Aksi Tolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017

Aksi Tolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017

BERBAGI
Foto : Peserta Aksi Tolak Permendikbud Nomor  23 Tahun 2017/Imam

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Aksi damai menolak kebijakan full day school digelar oleh gabungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Barat, GP Ansor, PMII dan IPNU, mengeluarkan empat pernyataan sikap, di Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), pada Jumat (11/8) pagi.

Lahirnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah dan kebijakan-kebijakan pendidikan nasional, menimbulkan polemik berkepanjangan karena dinilai “menyiksa” anak didik dan merugikan Madrasah Diniyah (Madin) yang notabene pendidikan berbasis agama dan pendidikan moral. Pemberlakuan kebijakan ini ditinjau dari berbagai sisi lebih banyak mengandung mudarat (bahaya) dari pada kemaslahatannya (manfaatnya).

Dari sisi kultural, mengancam pendidikan karakter yang selama ini diajarkan di dalam madrasah diniyah. Dari sisi sarana dan prasarana masih banyak sekolah, bahkan rata-rata, belum memadai, masih banyak infrastruktur dan akses jalan yang begitu jauh serta jalan yang rusak. Selain itu juga, jika full day schooll bertujuan untuk melakukan pendidikan karakter, maka pendidikan karakter yang sesungguhnya di Indonesia sudah berlangsung lama sejak pra kemerdekaan melalui pondok pesantren dan madrasah.

Pendidikan karakter di Indonesia sesungguhnya adalah pendidikan agama. Maka dengan ini kami yang tergabung dalam Badan Otonom Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Barat, GP Ansor, PMII dan IPNU, menyatakan sikap :

  1. Menolak secara tegas kebijakan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017
  2. Mendesak Pemerintah Pusat, daerah serta elemen yang terkait untuk membatalkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017
  3. Meminta Pemerintah Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) se Kalbar untuk tidak membuat edaran kebijakan terkait Permendikbud dimaksud
  4. Mengajak semua instansi dan masyarakat umum bersama-sama menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tersebut

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh GP Ansor Kalbar, PMII Kalbar dan IPNU Kalbar.

(Sukardi/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR