Anggota Dewan Tidak Ada di Gedung DPRD Kalbar, Peserta Aksi Tolak Full...

Anggota Dewan Tidak Ada di Gedung DPRD Kalbar, Peserta Aksi Tolak Full Day School Kecewa

BERBAGI
Foto : Peserta Aksi Tolak Full Day School menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Kalbar/Sukardi

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Gabungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Barat, GP Ansor, PMII dan IPNU, menggelar aksi damai menolak kebijakan Full Day School di Bundaran Digulis Untan. Kemudian peserta melanjutkan penyampaian aspirasinya ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat. Namun para peserta aksi dibuat kecewa karena dewan di bidang pendidikan yakni komisi D tidak menemui peserta aksi, pada Jumat (11/8) pagi.

Kepala Bagian Persidangan dan Hukum DPRD Kalbar, Kusmayadi, mengatakan, anggota dewan sedang melaksanakan tugas ke luar kota.

“Kami menyampaikan terima kasih atas penyampaian aspirasi, tetapi sekali lagi kami meminta maaf anggota dewan ada yang sedang  melaksanakan tugas ke luar kota,” katanya.

Kusmayadi meminta kepada peserta aksi, ketika akan ke DPRD untuk memasukan surat terlebih dahulu.

“Jadi kami bisa mengagendakan siapa yang akan menerima. Aspirasi peserta aksi diterima dan akan disampaikan kepada komisi yang membidanginya,” katanya.

Mewakili peserta aksi, Muhammad Amin, mengatakan, alasan yang diberikan bukan alasan  konkrit, yakni anggota DPRD pergi mengantarkan jemaah haji.

“Tadi sudah ada alasan dari staf DPRD Kalimantan Barat bahwa semua anggota DPRD Provinsi mengantarkan jemaah haji, ini saya pikir bukan alasan yang konkrit karena memang ada petugas khusus yang mengantarkan jemaah haji. Apalagi hari ini kita dalam rangka penolakan Full Day School, ini kan ada di bidang pendidikan, komisi D, mereka-mereka juga tidak ada di sini,” katanya.

“Tadi sudah meminta kenapa tidak memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada ke sekretariatan. Loh, kalau tidak konfirmasi berarti anggota dewan tidak ada yang ngantor, kalau dikonfirmasi, baru anggota dewan ngantor. Kemana hari ini, kalau jam ngantor ya ngantor, jangan dijadikan alasan apapun oleh anggota DPRD, khususnya Provinsi  Kalimantan Barat,” lanjutnya.

Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat ini, merasa sangat kecewa dengan tidak adanya para anggota DPRD Kalimantan Barat, yang pada hari ini para peserta aksi menolak Full Day School.

“Kita diminta hari Senin (14/8) untuk ketemu Ketua DPRD Provinsi Kalbar, kita akan menyampaikan hari Senin, dari perwakilan-perwakilan. Tapi kalau kami tetap tidak diterima oleh Ketua DPRD provinsi, maka kami akan menurunkan pesantren-pesantren yang ada di Kalimantan Barat, untuk ikut aksi ini,” pungkasnya.

(Sukardi/Muh)

Foto : Peserta aksi sedang membaca doa Tahlil di teras gedung DPRD Kalbar, setelah menyampaikan aspirasi penolakan Permendikbud no 23 tahun 2017/Sukardi

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY