Pengalihan Kewenangan SMA dan SMK ke Provinsi Menimbulkan Banyak Masalah

Pengalihan Kewenangan SMA dan SMK ke Provinsi Menimbulkan Banyak Masalah

BERBAGI
Foto : Sumardi, Kepala SMA Karya Sekadau/Yahya

Sekadau, thetanjungpuratimes.com – Pengalihan kewenangan SMA dan SMK kepada pemerintah provinsi masih menyisakan masalah. Masalah tersebut hampir dialami seluruh satuan pendidikan tingkat SMA dan SMK.

“Dengan mekanisme pengalihan itu, SMA dan SMK yang di daerah memang koordinasi bisa dilaksanakan. Tapi kemudahan-kemudahan yang dulu di kabupaten, sekarang tidak bisa,” ujar Sumardi, Kepala SMA Karya, Jumat (11/8).

Ia mengatakan, kesulitan yang dialami itu misalnya untuk pelaksanaan kegiatan O2SN, cerdas cermat, pendidikan karakter dan lain sebagainya menjadi terkendala karena tidak ada sumber anggaran. Persoalan tersebut, kata dia, selalu diserahkan kepada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

“MKKS juga tidak bisa, karena tidak ada sumber anggarannya, mau tidak mau dikembalikan lagi ke satuan pendidikan masing-masing. Kesulitan ini tidak hanya di Sekadau, saya rasa semua sekolah mengalami hal yang sama,” ucapnya yang juga Bendahara MKKS SMA se-kabupaten Sekadau itu.

Bahkan, kata dia, organisasi untuk membantu kelancaran pendidikan dalam suatu daerah itu hingga kini Surat Keputusan (SK) belum keluar dari provinsi. Padahal, kata dia, organisasinya sudah berjalan namun belum ada SKnya.

“MKKS dibawah Dinas Pendidikan, garis koordinasinya. Bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangannya Dinas Pendidikan,” kata dia.

Sumardi mengatakan, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pihaknya juga berencana akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar. Pihaknya, kata dia, akan menyampaikan masalah-masalah yang ada setelah beralihnya kewenangan SMA dan SMK.

“Sehingga semuanya jelas. Masalah pendidikan ini kan tanggungjawab bersama demi kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Sekadau,” ungkapnya.

Untuk itu ia berharap, pemerintah pusat khususnya Kemendiknas bisa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk menangani masalah tersebut. Pihaknya juga tidak ingin pemerintah daerah lepas tangan demi memajukan pendidikan di Kabupaten Sekadau.

“Kami juga berharap orang tua mengerti, melalui komite sekolah salah satunya mengenai dana. Kami juga khawatir bila dikaitkan dengan pungutan liar (Pungli), apalagi dulu masih ada kabupaten atau kota yang mengambil kebijakan sekolah gratis setelah diambil alih, orang tua jadi korban dan dibebankan,” pungkasnya.

(Yahya/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR