Terobosan Menteri Susi Amankan Natuna

Terobosan Menteri Susi Amankan Natuna

BERBAGI
Foto : Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti/rimanews.com

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Langkah tegas pemerintah untuk mengamankan kepentingan RI di perairan Natuna terus dilakukan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, natuna merupakan titik penting kedaulatan Indonesia.

“Kemenangan kita di Natuna adalah penting bagi semangat persatuan dan pertahanan untuk menjaga kedaulatan Indonesia di titik utama,” kata Menteri Susi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Menteri Susi juga mengungkapkan, pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang hampir rampung. Karena itu, dia berharap pada Oktober atau November mendatang, SKPT Natuna sudah bisa diresmikan.

“Kalau bisa, saya mengajukan Oktober-November kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk meresmikan,” tulisnya.

Setelah pembangunan SKPT dirampungkan, lanjut dia, tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat kapal-kapal ikan nasional dari berbagai daerah untuk tertarik singgah di Natuna.

Menteri Susi menyarankan, pemerintah perlu membangun fasilitas dan sarana yang dapat menarik kapal dari daerah lain, seperti menyediakan ruang penyimpanan berpendingin dan pasar ikan segar.

“Namun, kita juga harus menyiapkan masyarakat Natuna terlindungi yaitu dengan Perda penangkapan ikan tidak boleh terlalu ke pinggir pulau. Nanti kalau terlalu ke pinggir pulau, masyarakat pulau tidak kebagian ikan lagi,” terangnya.

Natuna Utara dan protes Cina

Sebelumnya, Indonesia telah mengubah penyebutan nama Laut China Selatan (LCS) menjadi Laut Natuna Utara. Langkah cerdas ini diambil untuk membentengi kedaulatan NKRI serta menciptakan kepastian hukum internasional.

Tentunya Beijing tidak tinggal diam dengan manuver RI, Cina langsung melayangkan protes Indonesia karena mengganti nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah yaitu terus menggalang persatuan ASEAN melalui momentum peringatan 50 tahun berdirinya ASEAN, 8 Agustus 2017, terutama terkait masalah LCS.

“Soal China Selatan, saya kira China juga tidak akan membawa konflik, karena kalau konflik perdagangan China akan masalah karena 60 persen perdagangan China lewat Laut China Selatan,” kata JK di Jakarta.

Indonesia memang bukan termasuk salah satu negara pengklaim LCS, namun RI mempunyai kepentingan untuk menjaga stabilitas di kawasan.

(rimanews.com/muh)

TIDAK ADA KOMENTAR