Kondisi Jalan Depan Puskesmas Seponti, Kayong Utara, Rusak Parah

Kondisi Jalan Depan Puskesmas Seponti, Kayong Utara, Rusak Parah

BERBAGI
Foto : Kondisi jalan di depan Puskesmas Seponti/Ist

Kayong Utara, thetanjungpuratimes.com – Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Seponti (IMS), Arrizky Putra Noordiansyah, merasa sangat prihatin dengan kondisi jalan di depan Puskesmas Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, yang rusak parah.

Ia mengatakan, kondisi jalan yang rusak itu sudah berlangsung cukup lama dan tidak kunjung di perbaiki oleh pemerintah setempat, sehingga ia merasa IMS berhak dan pantas untuk menegur guna perbaikan sarana dan infrastruktur jalan di areal puskesmas.

“Hal itu demi mempermudah akses masyarakat Seponti untuk menuju puskesmas. Jangan nunggu ada yang jadi korban baru jalan diperbaiki. Sudahlah sakit, makinlah dibuat susah, lengkap sudah penderitaan masyarakat kecil,” ungkapnya, pada Selasa (15/8).

Mewakili masyarakat di sekitar lingkungan Puskesmas, Ryan Tri Wahyudi, mengatakan, bahwa kondisi jalan memang sudah waktunya diperbaiki karena fungsinya sangat vital bagi masyarakat Seponti, terutama disaat keadaan darurat membawa orang sakit.

“Kalau hujan kondisi jalan seperti sawah untuk tanam padi,” katanya.

Ia berharap kepada pemerintah daerah untuk peka terhadap sarana dan infrastruktur penunjang kebutuhan wajib masyarakat, seperti akses jalan yang memang kondisinya harus diperhatikan, terlebih di depan puskesmas.

Kemudian Ketua Bidang Hubungan Masyarakat IMS, Habib Fuadzil K, menambahkan, bahwa dirinya menuntut pemerintah daerah untuk transparan dalam menjelaskan status jalan tersebut, sehingga masyarakat Seponti tau harus kemana menyampaikan aspirasi dan keluhan.

Karena, lanjutnya, selama ini masyarakat memandang bahwa perbaikan dan pembangunan jalan memang tugas pemerintah kabupaten.

Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009, pengelompokan jalan dibagi menjadi lima jenis, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan Desa. Hal itu dibuat agar kepastian hukum menjadi lebih jelas, serta mempermudah administrasi pemerintahan.

(R/Imam/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR