Pamong Gambut

Pamong Gambut

BERBAGI
Foto : Prof. Dr. Ir. Gusti Zakaria Anshari, MES

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2016 merupakan perubahan penting, karena BRG menjadi pamong lahan dan hutan gambut tropis di Indonesia. Telah umum diketahui bahwa gambut tropis terluas di dunia terdapat di Indonesia. Sebelumnya, tanggungjawab pengelolaan gambut tersebar dalam banyak kementerian, yaitu kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, pertambangan, dan lingkungan hidup.

BRG memperoleh mandat untuk menjadi pamong gambut, dan memiliki target untuk merestorasi 2,4 juta lahan gambut terdegradasi di tujuh provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Ketujuh provinsi di atas diperlakukan sebagai kawasan prioritas restorasi karena sering kali terjadi kebakaran lahan dan hutan. Kebakaran luas tersebut biasanya terjadi pada tahun-tahun El Nino yang bercirikan musim kemarau yang panjang, seperti yang terjadi pada tahun 1972-1973, 1982-1983, 1997-1998, dan 2015-2016 ketika terjadi gejala El Nino dengan skala kuat sampai sangat kuat. Kebakaran gambut telah menjadi masalah nasional sejak tahun 1997, dan mendapatkan perhatian dunia internasional.

Dampak kebakaran gambut tidak hanya kabut asap yang membahayakan kesehatan penduduk di Indonesia tetapi juga penduduk di Singapura dan Malaysia. Kerugian langsung akibat dari kebakaran gambut sangat besar, mencapai ratusan milyar rupiah yang digunakan untuk memadamkan api. Kerugian tidak langsung juga bernilai mahal, karena menyebabkan sakit pada saluran pernafasan, mengurangi produktivitas, dan menyebabkan tutupnya bandara yang diselimuti kabut asap. Kerugian ekonomi akibat kebakaran pada lahan dan hutan tahun 2015 menurut analisi Bank Dunia diperkirakan sebesar RP 221 Triliun, setara dengan 1,9% dari GDP tahun 2015.

Pendekatan restorasi gambut terdiri atas pembasahan kembai (rewetting), penanaman (revegetasi), dan pemulihan mata pencaharian masyarakat (revitalisasi). Restorasi gambut ini disebut pendekatan 3R. Penekanan terpenting dalam upaya merestorasi gambut adalah tata kelola yang baik (good governance). Restorasi gambut yang dilaksanakan oleh BRG adalah mengupayakan terwujudnya pengelolaan gambut berkelanjutan, yang berdampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik tersebut, pemerintah mengacu pada peraturan pemerintah (PP) tentang pengelolaan ekosistem gambut, yaitu PP No.57/2016 juncto PP No.71/2014. Selanjutnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) mengeluarkan peraturan menteri (PM) sebagai pedoman teknis pengelolaan ekosistem gambut, yaitu PM No14/2017; PM No.15/2017; PM No.16/2017; dan PM No.17/2017.

Tidak semua pemangku kepentingan menyambut baik kebijakan pengelolaan gambut, terutama kaum pebisnis (kelompok pengusaha hutan tanaman dan kelapa sawit), dan beberapa pejabat Negara yang “gagal” paham makna restorasi. Para penentang restorasi beragumen bahwa restorasi akan menyebabkan matinya bisnis kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) akibat dari terhentinya atau terganggunya produksi.

Pertentangan restorasi gambut antara Kementerian Perindustrian yang didukung oleh beberapa pejabat negara dan kelompok pebisnis berhadapan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dibahas dalam laporan utama majalah Tempo edisi 22-28 Mei 2017.

Tidak ada hal baru yang dijadikan alasan menolak kebijakan restorasi gambut. Kelompok pengusaha tersebut sebenarnya merasa tidak nyaman atas keputusan pemerintah untuk menghentikan ekspansi pembukaan baru atau perluasan hutan tanaman dan kelapa sawit pada lahan gambut dan kawasan hutan lainnya. Restorasi adalah anti tesis atas kebiasaan bisnis saat ini yang berdasarkan pada perluasan kepemilikan lahan (ekspansif) daripada usaha peningkatan produktivitas lahan (intensif).

Upaya untuk memulihkan fungsi lindung gambut dilaksanakan dengan menutup seluruh saluran drainase. Untuk meningkatkan produktivitas lahan gambut dengan melaksanakan tata kelola air. Pada kawasan budidaya, menurut peraturan pemerintah, tinggi muka air tanah diatur tidak kurang dari 40 cm dari permukaan tanah. Air tanah yang tinggi berdampak pada pemeliharaan kelembaban gambut sehingga tidak mudah terbakar.

Kebakaran gambut berdampak pada penurunan produktivitas lahan. Apabila mengalami kekeringan tingkat produktivitas tanaman kelapa sawit misalnya akan menurun. Demikian juga pertumbuhan Akasia, yang digunakan sebagai bahan baku bubur kertas, akan menurun.

Restorasi gambut memang tidak mudah, baik secara teknis maupun secara politik. Tantangan terbesar untuk mensukseskan restorasi adalah kepatuhan seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan gambut supaya tidak dibakar, terpeliharanya kondisi lingkungan yang baik, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sangat dibutuhkan pamong-pamong gambut.

Oleh : Prof. Dr. Ir. Gusti Zakaria Anshari, MES

Dosen Universitas Tanjungpura dan anggota Kelompok Ahli BRG

(R/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR