Opini : Menata Ulang Konsepsi Pemilu di TPS Luar Negeri

Opini : Menata Ulang Konsepsi Pemilu di TPS Luar Negeri

BERBAGI
Foto : Bambang Sudarmono, Sekjen ILMISPI

Pontianak, thetanjungpuratimes.com РPemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak baik itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Selama ini, dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR di Indonesia, suara pemilih WNI  yang bermukim di luar negeri, yang jumlahnya mencapai 2.093.298 orang.

Suara-suara pemilih di luar negeri selalu dihimpun atau digabungkan dengan suara pemilih di Daerah Pemilihan DKI Jakarta, yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri. Dengan penggabungan ini, kepentingan para pemilih WNI di luar negeri, menjadi tidak atau kurang terwakili secara baik di DPR, karena anggota DPR terpilih biasanya lebih mengutamakan aspirasi konstituen yang berada di wilayah DKI Jakarta, yang permasalahannya sangat berbeda dengan permasalahan Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri.

Mengacu pada pendapat Gilbert Abcarian ada 4 (empat) tipe hubungan wakil rakyat terhadapa pemilih yaitu : 1. Wakil bertindak sebagai wali (trustee). 2. Wakil bertindak sebagai “utusan” (Delegate). 3. Wakil bertindak sebagai “politico”. 4. Wakil bertindak sebagai “partisan”.

Ini artinya bahwa dalam proses pemilu ada hubungan timbal balik baik itu dari yang dipilih maupun yang memilih. Disinilah letak tantangan KPU kedepan dalam melaksanakan pemilu serentak 2019, khususnya bagaimana mengakomodasi hak-hak peserta pemilu yang ada di luar negeri.

Solusi yang ditawarkan oleh penulis kepada penyelenggara pemilu adalah :

KPU harus membuat dapil khusus dengan regulasi khusus pula yang memang khusus untuk dapil luar negeri boleh dapil di Jakarta, tapi harus bisa dipastikan bahwa caleg yang terpilih itu representasi dari pemilih LN dan memiliki kewenangan khusus untuk menyelesaikan isu-isu terkait warga Indonesia di LN. Dan atau jika calon personal itu sulit mengatur mekanismenya maka calon atas nama partai saja untuk dapil LN, dengan cara kertas suara mereka khusus coblos partai, kemudian partai yang menang inilah yang menjadi representasi konstituen LN.

Ketiga poin rekomendasi diatas menjadi solusi terbaik (win win solution) bagi penyelenggara dalam memastikan setiap suara rakyat benar-benar terwakili di parlemen. Sehingga rakyat dalam menyampaikan aspirasi ada tempat dan ada jubir di parlemen (dewan). Jangan sampai suara rakyat tidak jelas keberadaannya sehingga suara mereka hanya diperuntukan untuk mendulang suara bagi salah satu paslon demi untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Oleh :

Bambang Sudarmono, Sekjen ILMISPI

TIDAK ADA KOMENTAR