Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Deklarasi Kebangsaan

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Deklarasi Kebangsaan

BERBAGI
Foto : Suasana Deklarasi Kebangsaan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Merauke/R

Merauke, thetanjungpuratimes.com – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof H Mohamad Nasir PhD yang Diwakili oleh Dirjen Belmawa, Prof Intan Ahmad, bersama Rektor Perguruan Tinggi di Indonesia melakukan Deklarasi Kebangsaan dan Pernyataan Sikap Kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Sota, Merauke, pada Senin (21/08/2017).

Hadir dalam Deklarasi Kebangsaan dan Pernyataan Sikap tersebut Bupati Kabupaten Merauke, Frederikus Gebze, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Prof Herry Suhardiyanto (Rektor IPB), Sekretaris Jenderal MRPTNI, Prof Dwia Aries Tina Palubuhu (Rektor UNHAS), Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) Prof Dr H Thamrin Usman DEA, serta para Rektor Anggota MRPTNI, Para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat Papua, MUSPIDA, Para Pejabat Sipil dan Militer.

Dalam sambutan Menristekdikti yang disampaikan Prof Intan Ahmad, bahwa atas nama Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dirinya menyambut gembira dan antusias atas penyelenggaraan acara deklarasi kebangsaan yang penuh makna dan membawa misi yang mulia ini. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Rektor yang tergabung dalam MRPTNI, termasuk para dosennya, tenaga kependidikan dan mahasiswa atas upaya bersama dalam meningkatkan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan kampus, untuk menjaga, melestarikan, dan membangun keutuhan Bangsa dan Negara Indonesia.

“Deklarasi Kebangsaan ini saya anggap penting sebagai bentuk penegasan dan komitmen bersama untuk melawan dan menolak paham dan gerakan yang dapat melemahkan ideologi dan dasar Negara,” ungkap Menristekdikti.

Lebih lanjut menurut Menristekdikti, sejak berdirinya negara Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila telah dijadikan sebagai dasar filsafat negara, ideologi bangsa, yang melandasi pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan hankam, serta segala sikap hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi arah dan pelita pembangunan kehidupan bangsa.

Nilai dasar Pancasila, yakni nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan harus terus dijadikan sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup (philoshopy of life) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab kelima nilai tersebut saling mengikat satu sama lain, tidak berdiri sendiri.

“Nilai-nilai Pancasila ini harus kita gunakan sebagai filter dalam menghadapi arus globalisasi dan segala tantangan abad-21. Kita paham betul, disetiap babak sejarah Bangsa Indonesia senantiasa ditemui berbagai upaya menggoyahkan keutuhan dan kokohnya NKRI dengan mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Gangguan itu akan terus ada, bahkan kini intensitasnya meningkat dan disinyalir mahasiswa bersama unsur civitas akademika lainnya di perguruan tinggi menjadi sasaran upaya pelemahan (penghancuran) NKRI melalui berbagai cara,” ujar Menristekdikti.

Selanjutnya Menristekdikti berpesan, hal ini perlu menjadi fokus dan perhatian bersama, karena perguruan tinggi akan membentuk generasi penerus Bangsa Indonesia dimasa depan. Para mahasiswa beserta segenap civitas akademika lainnya perlu memiliki kesadaran untuk senantiasa melestarikan ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara, pandangan hidup Bangsa dan pemersatu Bangsa melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Untuk itu, saya berharap agar pimpinan perguruan tinggi dapat meningkatkan pengawasan dan melakukan tindakan tegas terhadap berbagai aktivitas yang dapat merongrong kekokohan Pancasila dan keutuhan NKRI,” tegasnya.

Menghadapi berbagai fenomena dan isu yang berkembang, khususnya persoalan radikalisme di kampus, Menristekdikti meminta harus menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Oleh karena berkaitan dengan mahasiswa (generasi penerus bangsa), tindakannya harus memberikan teladan yang baik.

“Tegas, tetapi tetap santun dan tidak mematikan kreativitas mereka. Di samping itu, perlu didukung dengan suasana yang kondusif untuk menumbuhkan budaya akademik yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945,” ucap Menristekdikti.

Menristekdikti menyadari upaya pencegahan radikalisme di kampus, tentu tidaklah cukup hanya dengan deklarasi. Untuk itu dirinya mengharapkan dilakukan kajian dan penerapan strategi baru secara sistematis untuk mencegah perkembangan radikalisme yang bisa menjadi ancaman dalam bentuk terorisme.

“Di kampus, saya harapkan muncul berbagai konsep akademik untuk melawan radikalisme yang dihubungkan dengan pengembangan SDM secara sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan cara ini kita dapat secara sistematis melawan berkembangnya pemikiran radikal dan mencegah terorisme,” sarannya.

Karena radikalisme adalah sesuatu yang amat membahayakan dan juga untuk mengantisipasi kegiatan organisasi masa yang dinilai mengancam eksistensi bangsa serta menimbulkan konflik yang sering terjadi akhir-akhir ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

“Di kampus, kita harus tetap menjamin kebebasan berpendapat dalam bentuk urun pemikiran kritis. UUD 1945-pun menjamin hal ini, di mana setiap WNI memiliki hak dasar dalam kebebasan berfikir dan bersikap, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Tetapi, ketika melakukan kegiatan yang mengarah pada upaya yang mengganggu kepentingan umum, bahkan mengancam keutuhan NKRI, maka kita harus memperingatkan dan bekerja sama dengan aparat yang berwenang untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada,” sarannya.

Selain itu, kampus juga harus tetap menempatkan diri sebagai institusi aktif yang netral dan non-partisan dalam kaitannya dengan keberadaan dan kegiatan di setiap kelompok, golongan, atau kekuatan politik yang ada di masyarakat.

“Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengajak semua pihak untuk terus berkomitmen dan bekerja secara nyata dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam rangka membangun kemajuan bangsa,” ujarnya.

Dalam hal ini, Menristekdikti berharap semoga perguruan tinggi mampu tampil sebagai kekuatan moral dan intelektual yang dapat diandalkan bagi Indonesia yang sedang membangun ini dan menjadikan Indonesia menjadi negara madani (civilized) yang lebih aman, damai, maju dan sejahtera.

Untuk tahun 2018 mendatang, para Rektor PTN Se Indonesia melalui Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) akan Deklarasi di Tapal Batas Indonesia-Malaysia di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

(R/Muh)

Foto : Suasana Deklarasi Kebangsaan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Merauke/R

TIDAK ADA KOMENTAR