Buruh PT FBP kembali Beraudiensi ke DPRD Kapuas Hulu

Buruh PT FBP kembali Beraudiensi ke DPRD Kapuas Hulu

BERBAGI
Foto: Puluhan buruh PT. FBP beraudiensi diruang rapat DPRD Kapuas Hulu/Yohanes

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Puluhan karyawan perusahan perkebunan kelapa sawit PT. First Borneo Plantation (FBP) beraudiensi di gedung DPRD Kapuas Hulu, Kamis (7/9).

Kedatangan buruh tersebut meminta DPRD Kapuas Hulu dan Pemerintah setempat memastikan komitmen investasi dari PT. FBP. Penyampaian permintaan para karyawan itu didengarkan ketua, wakil ketua, dan komisi B DPRD Kapuas Hulu, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, serta Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi kabupaten Kapuas Hulu.

Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah mengatakan lembaganya berperan sebagai penyambung lidah masyarakat untuk mencari solusi permasalahan, tapi bukan eksekutor penyelesai masalah.

“Ini perlu dipahami masyarakat, karena masalah itu bisa diselesaikan dari sumber masalahnya, kami hanya bisa fasilitasi,” terangnya.

Rajuli mengatakan laporan investasi perkebunan kelapa sawit tidak pernah masuk ke lembagannya, yang masuk hanya masalah dan aksi audiensi.

“Namun selama ini kami coba mengatasi permasalahan perkebunan yang ada. Itu semua bisa terselesaikan tapi kami sadar tidak semua hasilnya sesuai keinginan,” terangnya.

Dituturkannya sebagai pimpinan dirinya sudah percayakan dengan komisi B DPRD Kapuas Hulu untuk menangani masalah PT. FBP.

Ketua Komisi B DPRD Kapuas Hulu, Budhiharjo menegaskan pihaknya bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap pimpinan PT. FBP apabila tidak ada niat baik untuk menyelesaikan masalah perkebunan sawit dengan karyawan, yang juga adalah masyarakat Kapuas Hulu.

“Kalau DPRD memanggil tidak datang tiga kali. Kami bisa meminta aparat untuk memanggil paksa. Ini memang belum pernah dilakukan pihak DPRD, tapi itu ada aturanya,” kata pria yang juga Senator PAN.

Menurut Budi, masih ada satu lagi kesempatan perusahaan FBP. Kalau tidak bisa dipanggil secara patut, Budi menyatakan pihaknya akan surati aparat hukum untuk membantu mendatangkan pihak yang bertanggung jawab.

“Kalau tidak mau datang, berarti orang yang cari makan di Kapuas Hulu ini tidak menghormati lembaga yang terhormat di Kapuas Hulu,” tegasnya.

Asisten PT. BIA anak perusahaan PT. FBP, Rusmin, mengatakan, pihaknya sempat tiga bulanan tertunda pembayaran gaji. Efek keterlambatan gaji itu menyengsarakan karyawan.

“Kawan-kawan kami yang ngeredit untuk rumah, motor dan lainnya itu akan kesusahan. Kami juga punya anak dan istri yang harus ditanggung,” keluhnya.

Rusmin takut kewajiban perusahaan FBP terhadap karyawan tidak terpenuhi. Apalagi para karyawan tidak tahu siapa pemilik FBP saat ini.

Karyawan FBP di daerah sangat sulit berkomunikasi dengan pimpinan pusat. Bahkan dari DPRD yang mengundang pimpinan FBP beberapa kali tidak pernah hadir.

“Dewan yang terhormat saja tidak dipedulikan, apalagi mau merespon kami sebagai anak buah,” ucapnya.

Dikatakannya, PT. FBP punya wilayah perkebunan tergarap di 11 kecamatan se Kapuas Hulu. Perusahaan FBP sudah jadi tujuan kerja masyarakat yang tidak bisa masuk dalam instansi pemerintahan. Tapi sekarang sisa 300an karyawan yang bekerja, dari 7000an karyawan yang dulunya dipekerjakan.

“Staf yang tersisa hidup dengan ekonomi yang pasang surut. Semua masalah yang terakumulasi tersebut membuat kami datang kemari,” ucapnya.

Ditambahkan Karyawan PT. BIA lainnya, Yohanes Kristison yang mengatakan jika karyawan dibayar dengan tersendat-sendat sejak 2016. Sampai mendekati lebaran tahun ini.

“Sampai-sampai kami minta bantu Disnaker Kapuas Hulu, baru dibayar,” tegasnya.

Anes mengatakan dirinya khawatir akan terjadi PHK. Sebab itu investasi PT. FBP harus betul-betul dipastikan.

“Kami minta dewan dan pemda, pangil perwakilan pimpinan di Pusat. Kalau ada pertemuan kami dilibatkan. Kami mohon komitmen investasi FBP di Kapuas Hulu didalami Pemerintah dan DPRD, kalau tidak mampu diganti saja,” tegasnya.

Kabid Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kapuas Hulu, Subandi menuturkan pihaknya sudah melayangkan Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2.

“Kami belum buat SP 3 ke pihak perusahaan, masih perlu kajian lanjutkan, karena itu adalah peringatan terakhir,” paparnya.

Subandi, menjelaskan sengkarutnya manajemen perusahaan karena investor asing di perusahaan tersebut menarik investasinya. Kemudian diganti PT. Bentala.

“PT. Bentala yang bayar gaji karyawan Mei lalu dan THR lebaran,” tuntas Subandi.

(Yohanes/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR