Cabut Perda Minol, Penggunanya Siapa yang Mengontrol?

Cabut Perda Minol, Penggunanya Siapa yang Mengontrol?

BERBAGI
Foto: Dr. Erdi, M.Si, Dosen Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan/Sukardi

Pontianak, thetanjungpuratimes.com- Dicabutnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat, kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian menjadi hilang.

“Perda Nomor 2 Tahun 2010 mengatur surat izin sekaligus surat penggunanya, dengan dicabutnya Perda ini maka yang bisa dilakukan hanya penertiban surat izin peredaran saja, sehingga untuk penggunanya siapa yang mengontrol?,” kata Dosen Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan, Dr. Erdi, M.Si, Rabu (13/9).

Erdi mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu memikirkan keberadaan satu Perda yang kira-kira bagaimana mengkontrol pengguna, supaya Pemda dengan aparatur Satpol PP bisa masuk lagi, supaya para pengguna minuman beralkohol bisa tetap termonitor.

“Kita berharap pemerintah daerah menyusun Perda baru lagi yang berhubungan dengan penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol di kalbar.  Karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hanya penertiban surat izin saja, jadi kita tidak bisa menekan penggunanya. Nanti khawatirnya, penertiban surat izin usahanya baik, tapi penggunanya tidak ada yang mengkontrol,” katanya.

Erdi mengatakan DPRD Kalbar perlu memikirkan bagaimana mengontrol pengguna minuman keras, jangan sampai ini terlalu bebas.

“Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hanya ada enam kata yang berhubungan dengan minuman beralkohol. Ini artinya pengaturan ini terlalu minim. Oleh karena itu, masih tetap kita membutuhkan peraturan daerah, tetapi mungkin tidak secara langsung mengatur tentang peredaran tetapi pengendalian pengguna beralkohol di kalbar. Pengguna minuman beralkohol perlu dikontrol, artinya pada kondisi tertentu Perda ini dibutuhkan,” katanya.

Erdi menuturkan, dengan pencabutan Perda ini, tupoksi pengendalian berada pada aparat kepolisian secara nasional, sehingga di Indonesia diharapkan tidak ada lagi Perda yang berbicara tentang pengendalian Miras, tidak boleh ada satu pun pemerintah daerah yang boleh membuat Perda Miras.

“Kalau masih ada pemerintah daerah yang belum mencabut, berarti pemerintah provinsi harus tegas juga, jangan sampai Kalbar disuruh cabut, yang lain tetap dibiarkan, oleh karena itu pemerintah pusat harus tegas, di seluruh Indonesia tidak ada lagi Perda tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol,” pungkasnya.

(Sukardi/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY