Panwaslu Lakukan Audiensi Bersama Wali Kota

Panwaslu Lakukan Audiensi Bersama Wali Kota

BERBAGI
Foto: Suasana Audiensi Wali Kota Pontianak dan Panwaslu Kota Pontianak/Imam

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pontianak melakukan Audiensi bersama Wali Kota Pontianak pada Rabu (13/9).

Ketua Panwaslu Kota Pontianak, Budahri mengatakan Audiensi ini dilakukan berkaitan dengan keperluan Panitia Pengawas mulai dari fasilitas, anggaran, hingga staf sekretariatnya yang memang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

“Kami Panwaslu ini kan menjalankan tugas sebagai Pengawas Pemilu, jika kelengkapan tadi sudah dipenuhi maka otomatis kami bisa beroperasional,” kata Buhdari.

Dalam audiensi ini juga, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji sekaligus menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah agar dana Hibah dari Pemkot untuk keperluan operasional Panwaslu dapat segera dicairkan.

Hal itu diperlukan mengingat Panwaslu sendiri bentuknya adalah ad hoc atau suatu organisasi yang dibentuk hanya untuk satu tujuan saja. Setelah tujuan tersebut tercapai, maka organisasi tersebut juga akan dibubarkan.

Anggaran tersebut dikatakan Buhdari berjumlah 6,7 miliar dengan pembagian 1,6 miliar anggaran tahun 2017, dan 5,1 miliar untuk tahun 2008.

“Anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan operasional, kan ada progja nanti ada pengawasan daftar pemilih, pengawasan bakal calon dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Sementara itu, Sutarmidji minta Panwaslu Kota Pontianak dapat mewujudkan Pemilihan Wali Kota Pontianak yang bersih dan bermartabat.

“Kita tepis image selama ini bahwa Pilkada di Kalbar itu akan seperti daerah tertentu yang mengalami sedikit kekacauan,” kata Sutarmdiji.

Dirinya menginginkan Pilwako Kota Pontianak dapat berjalan seperti biasa tanpa ada bumbu isu yang meresahkan masyarakat. Karena itulah Midji berharap Panwaslu dapat bekerja dengan baik dan netral sehingga membuat Pemilihan Wali Kota Pontianak nantinya menjadi aman, damai, dan tentram.

“Pesertanya nyaman, pemilihnyapun nyaman,” imbuhnya.

Ia juga meminta Panwaslu agar terus berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk dapat mengatasi jika terjadi pelanggaran-pelanggaran selama pemilu berlangsung.

“Yang bisa dimusyawarahkan selesaikan dengan musyarah, tapi kalau harus dibawa ke ranah hukum ya selesaikan di ranah hukum,” pungkasnya.

(Imam/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR