Perda Minol Dicabut, Satpol PP Tak Bisa ‘Ngebut’

Perda Minol Dicabut, Satpol PP Tak Bisa ‘Ngebut’

BERBAGI
Foto: Dr. Erdi, M.Si, Dosen Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan/Sukardi

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Setelah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Mihol) dicabut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak bisa ngebut untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol.

“Dasar pencabutan Perda ini adalah rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol di daerah, walaupun sebenarnya UU nomor 23 tahun 2014, dalam pasalnya itu tidak mengatur secara detail pengaturan tentang pengendalian peredaran mimunan beralkohol. Karena direkomendasikan Mendagri untuk dicabut, maka DPRD Provinsi Kalbar, mau tidak mau harus mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2010,” kata Dosen Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan, Dr. Erdi, M.Si, Rabu (13/9).

Erdi mengatakan, sesuai perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menghapus Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan keinginan memajukan industri di seluruh kawasan Indonesia, setelah dilakukan evaluasi, terkenalah Perda Nomor 2 Tahun 2010, yang berdampak pada, hak dan kewenangan Satpol PP untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol.

“Sekarang kewenangan ada pada Kepolisian, jadi bukan lagi pada Satpol PP. Maka penertiban urusan minuman beralkohol yang ada di seluruh Indonesia mengacu pada satu ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang walaupun secara tidak tegas mengatur itu, tetapi dalam pembagian urusan, di lampiran DD pembagian urusan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diminta pemerintah daerah untuk juga terlibat, ini yang rancu,” katanya.

Menurutnya, sebenarnya ketika Undang-Undang ini mau dipaksakan, tidak cocok untuk menertibkan minuman beralkohol, karena hanya kepolisian, sementara kontribusi polisi dengan masyarakat  di Indonesia yakni satu banding lima ratus, artinya pasti akan kendor pengawasannya.

“Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalbar ini sebenarnya Perda yang baik, tetapi kemudian oleh menteri dianggap ‘mengganggu’ sehingga mau tidak mau harus dicabut. Kita mengapreasiasi DPRD kalbar yang patuh, ini konsikuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terangnya.

(Sukardi/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY