Moratorium Penerimaan ASN Daerah akan Membuat Pemerintah Kerepotan

Moratorium Penerimaan ASN Daerah akan Membuat Pemerintah Kerepotan

BERBAGI
Foto: Wali Kota Pontianak, Sutarmidji/Imam

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, mengatakan sikap pemerintah yang terus menerus membiarkan moratorium penerimaan Aparatur Sipil Negara di tingkat daerah suatu saat akan menyebabkan pemerintah kerepotan.

Pasalnya, sekarang ini semua daerah, terutama di Kalimantan Barat saat ini membutuhkan ASN yang dapat memenuhi standar layanan dengan lingkup wilayah kerja yang cukup luas.

“Kalau terus menerus tidak menerima dengan alasan ini itu, suatu waktu ini akan menimbulkan krisis pelayanan publik karena ASN yang melayani tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang dilayani,” kata Sutarmidji.

Untuk kegiatan kelancaran Pemerintahan yang ada di Kota, meskipun ada kekurangan tenaga ASN, namun hal itu masih dapat ditutupi dengan inovasi pelayanan yang berbasis pada IT yang memang fasilitasnya lebih mudah tersedia di daerah perkotaan.

Bagi Midji, jumlah ideal ASN yang harus disiapkan adalah 0,87 persen, jadi jumlah keseluruhan populasi dan hal itupun sudah di backup dengan sistem informasi.

Namun yang ada sekarang jumlahnya sudah berkurang menjadi dibawah angka tersebut. Hal itu juga berarti bahwa jumlah penduduk yang ada semakin bertambah.

“Dengan jumlah penduduk yang bertambah harusnya jumlah itu (ASN) juga meningkat. Kalau jumlah penduduk bertambah, sementara yang melayaninya berkurang, wartawan boleh catat, dua tahun lagi ini akan jadi masalah dalam hal layanan publik,” tambahnya.

Apalagi, kata Midji, jika hal tersebut terjadi di wilayah Kalimantan yang daerahnya sangat luas. Bahkan ada satu kabupaten di Kalimantan yang daerahnya lebih luas daripada Provinsi Jawa Barat.

Karena itu ia meminta pemerintah pusat lebih teliti dalam menghitung kebutuhan daerah ini, dan tidak hanya memperhatikan alokasi pegawai di ranah kementerian saja.

Menurutnya justru daerah lah yang ketersediaan personilnya harus lebih diperkuat, ditambah lagi ada beberapa kewenangan yang dinilainya tidak perlu dilimpahkan ke pusat.

“Kementerian ndak perlu banyak-banyak pegawai, coba sekarang pegawai kementerian banyak seperti itu apa pelayanannya bisa lebih cepat?” tukasnya.

(Imam/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR