Tiga GGD CPNS di Kapuas Hulu Mengundurkan Diri

Tiga GGD CPNS di Kapuas Hulu Mengundurkan Diri

BERBAGI
Foto: Petrus Kusnadi, Kadis Pendididkan dan Kebudayaan Kapuas Hulu/Yohanes

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Kapuas Hulu mendapatkan jatah 22 Calon Pegawai Negeri Sipil dari program Guru Garis Depan (GGD) yang merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sayangnya dari jumlah itu ada tiga CPNS yang mengundurkan diri.

“Ada 3 orang CPNS GGD yang mengundurkan diri, yang awalnya 22 orang, jadi sisa 19,” kata Petrus Kusnadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (19/9).

Kusnadi menuturkan, ketiga CPNS yang mengundurkan diri tersebut ada memberikan penjelasan pada pihaknya. Dua orang diantaranya beralasan sudah kerja di perkebunan kelapa sawit, keduanya suami istri. Satu orang lainnya mengatakan tidak siap mental. Kemungkinan ketiganya tidak akan bisa diterima lagi untuk CPNS kedepannya.

“Ini yang kami sesalkan, begitu banyak yang mau jadi guru PNS, tapi yang diterima malah ngundurkan diri,” sesalnya.

Untuk 19 CPNS GGD lainnya, kata Kusnadi, guru-guru tersebut sudah menerima SK CPNS dari Sekertaris Daerah Kabuapten Kapuas Hulu, Muhammad Sukri, Senin (18/9) lalu. Sepuluh dari total CPNS tersebut adalah putra putri asal Kapuas Hulu.

“Penyerahannya SK mereka setelah apel disiplin pegawai kemarin. Sekda menyerahkan disaksikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kapuas Hulu, H. Sarbani dan Inspektur Inspetorat Kapuas Hulu, H Hasan M, serta jajaran Disdikbud Kapuas Hulu,” ujarnya.

Kepada para CPNS, kata Kusnadi, Sekda meminta agar berdedikasi dalam tugas, turut mempelajari kultur masyarakat setempat.

“GGD juga harus menonjol, harus jadi teladan yang baik bagi siswa dan guru. Inovatif dalam mengatasi kekurangan yang ada, jangan terpaku dengan keadaan,” papar Kusnadi.

Lebih lanjut, Kusnadi, menuturkan, berdasarkan SK, para GGD terhitung 1 September 2017 sudah melaksanakan tugasnya di sekolah yang ditentukan.

“Mereka yang bertugas di Hulu Kapuas akan diantar oleh kami. Termasuk dengan lokasi yang sulit lainnya,” katanya.

Seluruh proses kepegawaian para GGD memang kewenangan daerah atau Pemerintah Kapuas Hulu. Baik pengaturan mutasi dan sebagainya.

“Dalam hal penerimaan GGD jadi CPNS ini Pemerintah pusat hanya melaksanakan penerimaan, daerah yang menentukan lokasi mengajar dimana sesuai SK Bupati, ” tegas Kusnadi.

Terkait guru asal Kapuas Hulu yang terpilih jadi CPNS GGD ini, kata Kusnadi adalah alumni dari universitas berakreditasi A yang keluarnya sudah prorgam PPG (Pendidikan Profesi Guru).

“Jadi 10 CPNS asal Kapuas Hulu itu sudah pernah kerjasama dengan Universitas Negeri Jogjakarta, subsidi untuk tenaga pendidikan. Syaratnya sains, dan lulusnya mereka sudah PPG,” tutur Kusnadi.

Untuk jadi CPNS guru seperti GGD sekarang ini, syaratnya harus PPG. Syarat PPG tersebut turut menghambat peluang alumni yang universitas profesi guru di Kalbar. Karena belum ada PPG.

(Yohanes/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR