Forkompinda Kapuas Hulu Bahas Masalah Pilgub Kalbar

Forkompinda Kapuas Hulu Bahas Masalah Pilgub Kalbar

BERBAGI
Foto: Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi memberikan arahan dalam kegiatan tatap muka di aula Mapolres, Kamis (28/9)/Yohanes

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Polres Kapuas Hulu menggelar tatap muka dengan Forkompinda, Kadis, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam rangka sinergisitas pemeliharaan Kamtibmas yang kondusif menjelang Pilgub Kalbar 2018 yang berlangsung di Aula Mapolres Kapuas Hulu, Kamis (28/9).

Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi mengatakan situasi politik dapat meningkatkan suhu gangguan keamanan. Ini perlu diantisipasi bersama. Apalagi ada isu-isu menyesatkan yang beredar.

“Akun-akun medsos ada yang dibuat dan beraktifitas untuk mengadu domba antar masyarakat, saracen, terkahir akun nikah siri terungkap. Ini dampak perkembangan teknologi, yang berdampak pada Kamtibmas, belum lagi berita Hoax,” papar Kapolres.

Kemudian obsesi demokrasi, kata Imam, memunculkan bentuk kebebasan berpendapat berupa diskusi non konstruktif mengembangkan isu yang tidak baik ke masyarakat. Sementara Kalbar akan Pilgub.

“Demokrasi haruslah membuat masyarakat dewasa. Figur itu dipilih dari masyarakat,” katanya.

Jangan sampai ada bentuk black campaign. Kalau situasi sudah chaos biayanya besar dan butuh waktu serta kerjakeras untuk merehabnya.

“Sebab itu semua pihak harus sukseskan demokrasi dengan baik, masyarakat bisa sampaikan suara dengan hati nurani,” ujarnya.

Perbedaan jangan jadikan pemisah. Padahal sudah saudara dari awal.

“Jangan sampai pemilu memecah semuannya,” ucap Kapolres.

Menangkal isu hoax harus mulai dari diri sendiri kemudian hukum harus ditegakkan, pelakunya dicari, seperti yang sudah dilakukan Mabes Polri.

“Dari sisi kebudayaan, itu bisa jadi sarana menangkal isu negatif,” tegasnya.

Sementara itu, Dandim 1206/Putussibau, Lekol Inf M Ibnu Subroto, menuturkan, perjalanan politik tidak selalu mulus. Ada juga aksi di Kalbar, antar masa lakukan aksi yang saling berimbang.

“Tapi hal ini tidak berpengaruh dengan Kapuas Hulu, hanya ada beberapa orang saja, sementara di daerah lain berduyun-duyun,” ujar Ibnu.

Pemilu juga ada bentuk politik uang dan bentuk intimidasi. Hal ini dilarang dari aturan.

“Tapi ini prakteknya tidak lepas. Tidak bisa hilang karena rasa acuh tak acuh dari pihak yang berkepentingan,” tutur Dandim.

Intimidasi langsung tidak langsung juga berpotensi terjadi. Tidak langsung berupa hujatan melalui spanduk, sementara intimidasi langsung bisa berbentuk aksi door to door dengan bentuk ancaman fisik.

Saat ini dimasyarakat sudah mulai membicarakan politik gubernur. Ini karena akan melaksanakan pilgub.

“Agar bisa terlaksana baik semua masyarakat harus bekerjasama,” pesan Dandim.

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH, mengatakan, ini tidak terasa dekat karena 2018.

“Saya lihat ada beberapa kabupaten kota akan laksanakan pilkada, suhu politik sudah kelihatan. Untuk kapuas hulu memang tidak terlalu karena sudah dilaksanakan,” kata Nasir.

Bicara ketertiban itu tanggungjawab semua pihak. Biasanya dalam pilkada isu-isu dan bentuk black campaign timbul.

“Kita berkeinginan pilgub berjalan baik, tertib dan kondusif,” ujar Bupati.

(Yohanes/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR