Komnas HAM Kalbar Undang PT Sintang Raya dan Warga

Komnas HAM Kalbar Undang PT Sintang Raya dan Warga

Iskandar: Masalah ini tidak akan selesai selama ada campur tangan dari pihak ketiga

BERBAGI
Foto: Pertemuan antara Komnas HAM Perwakilan Kalbar dengan PT Sintang raya dan masyarakat/Faisal

Pontianak, thetanjungpuratimes.com –¬†Permasalahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PT Sintang Raya dengan masyarakat beberapa desa di kecamatan Kubu, kabupaten Kubu Raya sampai saat ini masih belum terselesaikan dengan baik, hal ini membuat Komnas HAM Perwakilan Kalbar mengundang pihak PT Sintang Raya dan masyarakat untuk penyelesaiannya. Pertemuan itu digelar di kantor Komnas HAM Perwakilan Kalbar, Rabu (11/10).

Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Kalbar, Siti Noer Laila menyebutkan jika pihaknya telah mengundang masyarakat desa Olak-Olak pada pagi harinya, selanjutnya pada siang hari pihaknya juga mengundang pihak dari dari PT Sintang Raya untuk berdiskusi.

“Kemudian pada pada hari Kamis (hari ini,red) kami juga akan mendatangi BPN, serta ke pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sengaja kami lakukan terkait dengan persoalan yang kekerasan yang terjadi kemarin di lapangan,” ungkapnya, Rabu (11/10).

Kata Siti yang sekarang dilakukan adalah mencari dimana letak sumber masalahnya terkait dengan masalah konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

“Tadi saat melakukan pertemuan telah kami sampaikan apa yang dipikirkan oleh masyarakat, maupun oleh perusahaan, sehingga dicari jalan keluarnya. Tentu keberadaan investasi harus bisa menjamin kesejahteraan perekonomian masyarakat, di satu sisi masyarakat juga harus dapat menjamin para investor menjadi nyaman saat melakukan investasi di wilayah tersebut, sehinga tidak terjadi konflik,” ungkapnya.

Menurutnya, ada beberapa poin yang nantinya bisa dirundingkan yatu masyarakat dengan perusahaan akan membangun penyelesaian masalah secara dialogis, kemudian perusahaan terbuka bagi warga yang masih berkonflik untuk bekerjasama dengan pihak perusahaan, serta menjaga situasi untuk salig menguntungkan.

Ditempat yang sama, salah satu perwakilan dari PT Sintang Raya, Iskandar menyebutkan jika solusi yang telah ditawarkan oleh pihak Komnas HAM Perwakilan Kalbar dalam pertemuan itu harus dikembalikan kepada atuaran dan prosedur bahwa kesepakatan warga dengan PT Cipta Tumbuh Bersama dulu itu adalah 20 persen dari 31 hektar dari lahan yang warga serahkan.

“Ini artinya bagi hasil terhadap lahan yang 6 hektar, dan jika sepanjang hal itu memang tidak ada masalah. Namun yang menjadi masalah adalah masyarakat menuntut lahan yang luasnya 64 hektar. Dan mereka yang meminta lahan itu juga tidak bisa memberikan penjelasan dari mana ceritanya lahan yang 64 hektar itu,” ungkapnya.

Jika memang bagi 6 hektar, kata Iskandar jika PT Sintang Raya tidak mempermasalahkannya. Namun jika ada permintaan dari Wakil ketua Kmnas HAM Perwakilan Kalbar yang meminta aga luasannya ditambah, maka itu masalah kebijakan managemen nanti,” katanya.

Namun, katanya hal itu baru bisa ditempuh  sepanjang urusan dengan PT Cipta Tumbuh Bersama dengan masyarakat sudah selesai.

“Makanya tadi saya sarankan kepada ibu Wakil ketua Komnas HAM Perwakilan Kalbar tadi, karena kita ketahui bersama bahwa di kelompok 32 itu masih terpecah, jika mereka hanya menyelesaikan sendiri maka masalah itu tidak akan terselesaikan, sehingga harus dimediasi oleh Komnas HAM,” terangnya.

Karena, sambung Iskandar jika tidak dimediasi masyarakat akan terpecah karena diantara kelompok itu ada pihak ketiga yang selalu mengganggu, karena menurut pandangannya sepanjang ada pihak ketiga maka masalah itu tidak akan pernah selesai.

“Kami bersyukur dengan pertemuan pada hari ini Komnas HAM sangat terbuka, dan juga merasa puas dengan penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, karena apa yang kami jelaskan tadi itu adalah faktanya, walaupun yang diundang adalah PT Sintang Raya, namun kami juga mengajak pihak koperasi, dan masyarakat agar kalau dianggap ada sengketa lahan di Olak-Olak itu sengketa lahan yang mana,” tanyanya.

Sebenarnya, ucap Iskandar jika masalah itu korbanya adalah masyarakat, sementara pihak ketiga yang memperkeruh suasana dengan menjadi sutradara masih bebas berkeliaran.

(Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR