Tolak GGD, Ratusan Massa Datangi Gedung DPRD Sintang

Tolak GGD, Ratusan Massa Datangi Gedung DPRD Sintang

BERBAGI
Foto : Peserta aksi yang menolak program Guru Garis Depan di gedung DPRD Sintang/Lingga

Sintang, thetanjungpuratimes.com – Ratusan massa yang berasal dari Forum Demokrasi (Fordem) Kalimantan Barat, dan mahasiswa Sintang mendatangi gedung Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Sintang untuk menyampaikan aspirasi yaitu menolak uru Garis Depan (GGD) pada Kamis (12/10).

Kedatangan ratusan massa ke Gedung DPRD Sintang tersebut sambut baik oleh ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward dan Wakilnya, Sandan dengan mempersilahkan seluruh peserta aksi masuk keruang sidang utama DPRD Sintang.

Aksi penolakan Guru Garis Depan (GGD) Kabupaten Sintang tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian resort Sintang dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja Sintang.

Sebelum memasuki ruang Sidang DPRD Sintang, ratusan massa terlebih dahulu menyampaikan orasinya terkait dengan tidak adanya keadilan dalam penerimaan Guru Garis Depan, khusunya bagi daerah yang berlangsung di depan Gedung DPRD Sintang.

Sejumlah tuntutan juga disampaikan termasuk meminta pemerintah Pusat mencabut Program Pemerimaan Guru-Garis Depan karena dianggap menimbulkan masalah, serta memicu kecemburuan sosial dimasyarakat. Pasalnya, penerimaan guru garis depan tersebut tidak adil terhadap putra-putri daerah Sintang.

Usai menyerap aspirasi yang disampaikan oleh peserta aksi, ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward merespon Baik dengan adanya aksi tersebut. Karena merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap nasib para guru honorer dan guru kontrak yang selama ini sudah mengabdi puluhan tahun di Sintang.

“Saya selaku ketua DPRD Sintang menyambut baik dengan adannya aksi tersebut, karena merupakan salah satu aksi peduli terhadap nasib para guru-guru asli kabupaten Sintang yang sudah mengabdi bertahun-tahun namun masih berstatus Honorer,“ ungkap Jeffray.

Politisi PDIP ini juga menyampaikan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah juga tidak bisa langsung semena-mena menolak dan menghentikan program pemerintah pusat di kabupaten Sintang.

“Masalah program ini, kita juga tidak bisa semena-mena untuk menghentikannya karena hal tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu. Kita meminta kepada pemerintah daerah agar segera mengambil sikap, dan mencari solusi terbaik dan segera disampiakan kepada pemerintah Pusat,” pungkasnya.

Sementara itu Kakapolres Sintang, Kompol Amri Yudi menyampaikan bahwa aksi demonstrasi penyampaian aspirasi terhadap kebijakan penerimaan GGD di Sintang berjalan dengan lancar, dan hingga saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap keamanan peserta GGD yang sudah mulai melaksanakan tugas di daerah pedalaman melalui polsek-polsek setempat.

“Kalau untuk penolakan serta pengusiran terhadap peserta GGD yang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan SK penempatan, hingga saat ini belum ada, meskipun demikian, akan tetap kita lakukan pemantauan dilapangan melalui Polsek-polsek setempat dimana GGD bertugas,” pungkas Amri.

Berikut 8 Tuntutan Massa yang disampaikan ke DPRD Sintang:

1. Agar seluruh GGD yang mengundurkan diri diganti oleh putra-putri daerah Sintang dengan syarat seleksi yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

2. Pemerintah pusat menghentikan program GGD

3. Pemerintah dan kementrian terkait menghentikan program sm-3t karena terbukti gagal dan memboroskan anggaran negara.

4. Pemerintah pusat mengatasi kekurangan guru melalui program rekrutmen guru tidak tetap (GTT), kontrak daerah dan guru honorer dan daerah setempat dengan pelatihan yang dibiayai oleh negara sebagai pengganti Program SM-3T dalam rangka meningkatkan kualitas dan frofesionalisme guru.

5. Pemerintah pusat melakukan Rekrutmen Guru (CPNS) melalui sistem komputerisasi dengan syarat yang berkeadilan, mengacu pada undang-undang asn.

6. Pemerintah pusat konsisten menerapkan undang-undang asn dalam seleksi dan penerimaan cpns di semua bidang yang dibutuhkan daerah.

7. DPRD Kabupaten Sintang serta Bupati mendengarkan, menyampaikan, dan memperjuangkan suara guru tidak tetap (GTT), guru kontrak, guru honor, sarjana dan calon sarjana pendidikan, dan seluruh unsur yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli pendidikan Kabupaten Sintang kepada Pemerintah Pusat.

8. DPRD Kabupaten Sintang serta bupati Sintang menolak dilanjutkanya sistem penerimaan guru dan cpns yang bersifat sentralistik dan mengabaikan generasi/putra-putri daerah.

(Lingga/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR