Selesaikan Polemik Lahan, Pemprov Kalbar Gelar Pertemuan

Selesaikan Polemik Lahan, Pemprov Kalbar Gelar Pertemuan

BERBAGI
Foto: Pertemuan Pemkab Kubu Raya, PT Sintang Raya dan warga/dokument t3

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Polemik yang terjadi antara PT Sintang Raya dengan masyarakat setempat sampai sejauh ini belum terselesaikan dengan maksimal, hal ini membuat Pemprov Kalbar melakukan pertemuan dengan melakukan pertemuan dengan pihak dari PT Sintang Raya serta masyarakat. Pertemuan itu juga dihadiri oleh pihak Pemkab Kubu Raya, Ombudsman Perwakilan Kalbar, Komnas HAM Kalbar, serta pihak terkait lainnya yang berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Kalbar pada Jumat (13/10).

Kepala Perwakilan Kalbar Ombudsman RI, Agus Priayadi menyarankan agar di lapangan dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin, antara dua perusahaan kelapa sawit yakni PT Sintang Raya dan PT Cipta Tumbuh bersama dengan masyarakat sekitarnya.

“Kalau memang ada terjadi perbuatan pidana ya dilaporkan saja ke pihak yang berwajib. Saya lihat kasus ini tidak sederhana lantaran ada actor yang bermain di belakang layar. Tetap saya juga tidak mengetahui karena tadi saat pertemuan ada pernyataan seperti itu. Ya kalua seperti itu memang harus ada penegakan hukum, karena investor juga harus dilindungi,” ucapnya usai mengikuti pertemuan itu.

Persoalan Sintang Raya, katanya memang harus ada keputusan yang arif dan bijaksana, dan kepada yang salah memang seharusnya dilakukan langkah-langkah hukum, dan memang harus dilakukan pertemuan secara intens untuk menyelesaikan persoalan itu.

Ditempat yang sama, wakil ketua Komnas HAM Perwakilan Kalbar, Siti Noer Lalila menyebutkan pihaknya akan menyelesaikan masalah PT Sintang Raya dengan cara melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait seperti dengan Pemkab Kubu Raya, Pemprov Kalbar, BPN, serta dengan pihak kepolisian.

“Kami juga meminta agar penyelesaian PT Sintang Raya dengan mengedepankan dialog antara warga setempat dengan pihak perusahaan, sehingga nantinya dapat diurai benang kusut antara PT Cipta Tumbuh Bersama dengan PT Sintang Raya, karena itu berdampak pada nasib masyarakat sekitar,” ucapnya.

Menurutnya, memang harus ada dialog antara masyarakat dengan dua perusahaan itu, dan pihak BPN yang mengetahui kronologis sejarah lahan itu bisa menjadi sumber yang bisa dikonfirmasi atas klaim-klaim lahan itu, dan pemerintah kabupaten yang menjadi pihak mediasi.

“Kalau masing-masing pihak mau berpikiran jernih, maka saya yakin masalah itu akan terselesaikan dengan baik. Nah prinsipnya adalah iklim investasi harus dijaga, dan investasi harus berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar,” terangnya.

Perwakilan dari PT Sintang Raya, Iskandar menyebutkan jika pertemuan yang digelar di ruang rapat Wakil Gubernur Kalbar waktunya sangat sempit, karena kalau msu dibahas sangat banyak dan cukup panjang lebar.

“Namun dalam pertemuan itu justru ada pihak yang tidak diundang terkait dengan permasalahan ini yaitu dari PT Cipta Tumbuh Berkembang. Karena jka yang diundang hanya PT Sintang Raya, maka seolah-olah permasalahan antara masyarakat hanya dengan Sintang Raya saja,” ucapnya.

Jika berkaitan dengan sengketa lahan, kata Iskandar karena awal ceritanya warga menyerahkan lahan kepada PT Cipta Tumbuh Berkembang, dan ditanam ke lahan HGU Sintang Raya, dan Pemkab selama ini yang menjadi mediasi antara Sintang Raya dan CTB yaitu masalah lahan plasma 151, tetapi akan tetap terkendala sepanjang persoalan 32 tidak bisa diselesaikan oleh CTB, karena Sintang Raya tidak ada urusan dengan 32, karena 32 yang menyerahkan lahannya dengan CTB, namun masalah CTB dengan warga membuat Sintang Raya merasakan dampaknya.

“Kami berharap pihak pemerintah yang memediasi untuk duduk Bersama antara Sintang Raya, Cipta Tumbuh Bersama, dengan masyarakat,” pinta Iskandar.

Menurutnya jika selama ini ada aksi demo-demo dari warga sudah jelas kelihatan ada pihak ketiga yang menjadi sutradaranya, dan jika Sintang Raya dikatakan banyak kasus dalam pertemuan itu, menurut Iskandar jika kasus itu bukan Sintang Raya yang memulai, karena justru Sintang Raya yang menjadi korban yang melapor ke aparat untuk meminta keadilan.

“Di desa Olak-Olak selama ini yang menjadi biang keroknya hanya segelintir orang saja, dan demo-demo selama ini yang sering tampil juga diketahui. Apalagi sudah dicampuri oleh pihak dari luar. Sebenarnya masalah ini sangat sederhana dan tidak serumit seperti yang dibayangkan,” katanya.

Dicontohkannya seperti yang kelompok 32 yang menuntut lahan seluas 64 hektar, tetapi sampai sekarang mereka juga tidak bisa membuktikan dimana lahan yang dituntut itu, dan siapa yang mau memenuhi permintaan mereka, karena Sintang Raya tidak ada urusan, karena urusan itu dengan CTB.

“Masalah ini betul-betul ada pihak yang bisa mempertemukan Sintang Raya dengan Cipta Tumbuh Berkembang dengan masyarakat, terutama dengan kelompok 32 ini, sehinga ada penyelesaiannya seperti apa. Karena selesainya urusan Sintang Raya dengan CTB tentunya harus ada terlebih dahulu penyelesaian masalah CTB dengan kelompok 32, jika sudah clear maka kemudian penyelesaian masalah antara Sintang Raya dengan CTB. Intinya seperti itu karena tidak akan selesai urusan Sintang Raya dengan CTB jika belum ada penyelesaian masalah antara CTB dengan kelompok 32,” terangnya.

Diakui oleh Iskandar jika timbulnya masalah itu membuat Sintang Raya akan terus dirugikan, karena lahan didalam izin HGU terus-terusan dipanen oleh warga, padahal disisi lain Sintang Raya selalu membayar pajak HGU, karena HGU itu dibayar pajaknya, sementara tanaman di dalam HGU dipanen oleh warga.

“Sebenarnya kelompok 32 berurusan dengan CTB bukan Sintang Raya, dan mereka juga mengetahui hal itu. Namun permasalahan ini mau coba digiring ke persoalannya seolah-olah klaim lahan masyarakat dengan Sintang Raya. Ini yang mau saya luruskan sebenarnya, karena asal masalah ini antara masyarakat dengan CTB, makanya CTB harus hadir karena saya dengan beberapa kali diundang pertemuan pihak CTB tidak hadir,” tegasnya.

Sintang Raya dan CTB, sambung Iskandar adalah sama-sama perusahaan perkebunan, dan di pemerintah ada bidang yang menangani perkebunan sehingga harus turun juga untuk menyelesaikan masalah ini, karena kalau masalah ini berlarut-larut akan berdampak tidak baik bagi perusahaan dan masyarakat.

Dirinya juga meminta agar pemerintah melakukan upaya pencegahan masuknya LSM-LSM yang membuat susah masyarakat.

(Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR