Datangi DPRD, Warga Kapuas Hulu Minta Solusi Pemanfaatan Kayu

Datangi DPRD, Warga Kapuas Hulu Minta Solusi Pemanfaatan Kayu

BERBAGI
Foto : Warga dari Lintas Utara, Selatan dan Timur Kapuas Hulu Mendatangi DPRD Kapuas Hulu/Yohanes

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Ratusan orang masyarakat pekerja kayu di Kapuas Hulu mendatangi gedung DPRD Kapuas Hulu, pada Senin (16/10) Siang. Masyarakat datang untuk beraudiensi dengan pihak Eksekutif, Legislatif dan TNI Polri setempat. Selain memita dibuatkan regulasi yang melindungi pekerja kayu, masyarakat yang datang juga menyampaikan adanya oknum TNI yang diduga melakukan praktek pungli terhadap masyarakat pembawa kayu.

Edi BS, koordinator aksi audensi masyarakat lintas utara Kapuas Hulu mengatakan, masyarakat pekerja kayu sudah tidak tenang. Selain dikejar-kejar, ditangkap ada juga yang dipinta oleh oknum aparat.

“Menantu saya bawa kayu dari Putussibau ke Badau dicegat tentara Libas di pos Kapar dan Guntul di kecamatan Batang Lupar. Menantu saya mau kasinya Rp 100 ribu tapi dipinta Rp 500 ribu untuk 1 truk kayu, kami jadi kesal dan lakukan audiensi agar pemerintah dan pihak terkait tau masalah kami,” ungkapnya, disela-sela aksi audiensi.

Padahal, lanjut dia, pada tahun 2008an sudah pernah ada kesepakatan dari pemerintah, aparat dan masyarakat. Apabila kayu diambil untuk kebutuhan masyarakat dan beredarnya hanya di Kapuas Hulu itu tidak dipermasalahkan.

“Tapi kejadian kemaren kami hanya mau bawa ke Badau, masih wilayah Kapuas Hulu, tapi dipinta uang,” ucapnya.

Terkait aksi audiensi kata Edi, tidak hanya dari masyarakat penebang kayu di Lintas Utara, ada juga dari Lintas Selatan dan Lintas Timur Kapuas Hulu. Keseluruhan masyarakat yang ikut audiensi sekitar 300an orang.

“Harapan kami harus ada solusi berupa aturan yang bisa membantu masyarakat dalam memanfaatkan kayu,” ujarnya.

Terkait adanya kabar oknum libas diduga melakukan pungli, Komandan Kodim 1206/Psb, Letkol Inf M Ibnu Subroto menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut.

“Saya baru tahu kabar ini, akan saya panggil komandan libasnya. Adanya aduan seperti ini bagus, kalau bisa sampaikan nama oknum yang bersangkutan, akan saya tindak tegas,” ucap Dandim.

Dandim menuturkan, terkait audiensi tentang kayu sudah pernah dilakukan pada Maret 2008. Dimana dalam aksi tersebut, masyarakat juga menyampaikan ada pungli.

“Tidak menutup kemungkinan anggota saya ada juga melakukan itu, kalau seperti yang diadukan kali ini nanti akan saya panggil dan proses,” ucap Dandim.

Terkait adanya praktek pungli yang diduga dilakukan oknum TNI, Anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim, mengatakan, hal itu memang harus diserahkan ke satuan terkait. Kalau memang terbukti, harapannya bisa ditindak oleh satuan tersebut.

“Kalau hal seperti itu tentu ada satuannya yang dapat menindak,” tegas Kasim.

Terkait aksi audiensi masyarakat, kata Kasim, pihaknya hanya bersifat fasilitator, menyampaikan kebutuhan masyarakat supaya pihak terkait bisa tahu. Hal yang perlu dipahami juga oleh masyarakat adalah terkait wewenang kehutanan ini adalah wewenang Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Pusat.

“Terkait regulasi Pemprov Kalbar juga mengacu ke undang-undang. Terkait undang-undang kehutanan tersebut, merubahnya harus lewat DPR dan Kementerian Kehutanan, maka permasalahan ini harus disampaikan hingga ke pusat baru bisa dapat solusi untuk regulasinya,” terang Kasim.

Untuk jangka pendek, kata Kasim, perlu juga komitmen bersama antara pihak yang berwajib. Sebab kayu tersebut sudah menjadi kebutuhan individu masyarakat untuk bangun rumah, kebutuhan pemerintah juga untuk pembangunan fisik infrastruktur.

“Kalau fisik bangunan tidak dapat dikerjakan karena terkendala materil bahan kayu dilarang, maka akan terhambat serapan anggaran, imbasnya ke anggaran pembangunan kedepan, dana pemerintah berkurang karena serapan minim,” jelasnya.

(Yohanes/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR