Buntut Pengajuan Tunjangan Transportasi Tak Direspon, Hubungan Midji-DPRD Memanas

Buntut Pengajuan Tunjangan Transportasi Tak Direspon, Hubungan Midji-DPRD Memanas

Sutarmidji: Pak Herman Hofi sebagai salah satu bakal calon Wali Kota Pontianak Ajak temannya tak hadir sidang Paripurna

BERBAGI
Foto: Sutarmidji, Wali Kota Pontianak/Imam

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Perseteruan antara Wali Kota Pontianak, Sutarmidji dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak semakin memanas. Hal itu terkait keengganan Sutarmidji menyetujui pengajuan para anggota DPRD terhadap tunjangan transportasi sebesar Rp11 juta perbulannya.

“Saya paham tentang aturan, kita juga hati-hati dalam menggunakan anggaran. Coba kita hitung, kalau Rp11 juta sebulan, setahun jadi Rp132 juta. Nah kalau lima tahun maka jadi Rp660 juta,” ungkap Midji saat dimintai keterangan mengenai batalnya sidang Paripurna, Selasa (24/10).

Midji merincikan mobil dinas yang ia gunakan saja harganya sebesar Rp500 juta, sementara mobil dinas Ketua DPRD dan Wakilnya berkisar Rp420 juta. Jika uang transportasi para anggota DPRD setiap bulannya Rp11 juta, maka menurut Midji itu tidak benar, karena anggota mendapatkan tunjangan lebih mahal dari pimpinannya.

Ia juga meminta agar hal ini jangan disamakan dengan anggota DPRD Provinsi. Bagi anggota DPRD Provinsi, tunjangan Rp15 juta pun layak diterima oleh mereka dikarenakan Dapilnya ada di kabupaten.

“Coba dipikir yang Dapil Ketapang-KKU gimana medannya. Kubu Raya juga medannya berat dan kabupaten lain juga gitu, kalau kota Dapilnya kecamatan dan jarak tempuhnya dekat serta medannya juga bagus,” ucapnya.

Midji menegaskan kalau ia melihat hal ini lebih cendrung untuk keperluan kendaraan dinas saja. Midji menyayangkan persoalan ini kemudian berdampak menjadi keengganan para anggota DPRD Kota Pontianak untuk hadir di rapat Paripurna.

Ia juga menyesalkan ketidakhadiran tersebut disebabkan komando seorang anggota yang melarang anggota fraksinya untuk hadir dalam rapat. Walaupun ia mahfum pada keinginan para anggota DPRD yang disampaikan oleh ketua pada saat rapat Paripurna yang batal tersebut, namun tetap saja ada hal yang membuatnya tidak bisa menyutujui pengajuan itu.

“Masyarakat antusias untuk merayakan ulang tahunnya, eee Pak Herman Hofi sebagai salah satu bakal calon Wali Kota Pontianak ngajak temannya tak hadir sidang Paripurna. Saya apresiasi pada pimpinan yang hadir semua. Pimpinan sudah sampaikan keinginan anggota, tapi saya tidak ndak mau nanti kebesaran lalu disuruh kembalikan, nagihnye gimane,” ungkap Midji.

Midji meminta dalam penggunaan APBD harus dilaksanakan dengan efisien dan untuk pembangunan kota. Namun ia juga mengakui tidak akan mengesampingkan hak-hak protokoler dewan di dalamnya.

“Intinya saya sudah sampaikan RAPBD nya, artinya kewajiban saya sudah dilaksanakan, masalah mau dibahas atau tidak itu tak masalah. Tapi ingat, jika akibat keterlambatan pengesahan APBD bukan karena saya, maka DPRD bisa kena sanksi berupa tidak dibayarnya tunjangan tertentu selama 6 bulan, dan saya pastikan saya berani lakukan itu,” tegas Midji.

Midji mengungkapkan jika dirinya benar-benar kecewa karena yang menjadwalkan Paripurna adalah pihak dewan, dan ia beserta jajaran OPD Pontianak telah hadir dengan lengkap menggunakan pakaian adat untuk menghormati para anggota DPRD.

“Kite sudah pakai telok belanga, pakai tanjak segale untuk menghormati undangan dewan tapi yang ada cume 11 orang. Saya terima kasih pada Pak Satar sebagai ketua yang sudah berupaya untuk minta anggota hadir, ini contoh pemimpin yang bertanggungjawab, ternyata ada yang melarang datang, saya minta ini jadi catatan kita semua. Saya mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian yang tak patut di hari ulang tahun kota tercinta,” pungkasnya.

(Imam/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR