Tunggakan Listrik di Lapas Klas II B Singkawang ke PLN Capai Puluhan...

Tunggakan Listrik di Lapas Klas II B Singkawang ke PLN Capai Puluhan Juta Rupiah

BERBAGI
Foto: Sumarsono, manager PLN Area Singkawang/Mizar

Singkawang, thetanjungpuratimes.com – Masih banyaknya tunggakan rekening listrik oleh masyarakat tentu akan berdampak pada kesinambungan listrik hal ini diungkapkan Manager PLN Area Singkawang, Sumarsono,

“Banyaknya tunggakan akan berdampak pada pembayaran listrik yang kita beli dari Malaysia dan BBM untuk mesin sewa,” kata Manager PLN Area Singkawang, Sumarsono, Selasa (24/10).

Dia menyebutkan, tunggakan pelanggan khususnya yang berada di wilayah Singbebas (Singkawang, Bengkayang dan Sambas) sampai saat ini terbilang masih tinggi.

“Untuk wilayah Kota Singkawang tunggakannya ada sekitar Rp600-an juta, Pemangkat Rp800-900 juta, Sambas Rp400-an juta dan Bengkayang hampir Rp1 miliar lebih,” ujarnya.

Menurut Sumarsono, tunggakan rekening listrik yang disebutkannya tadi, 30 persennya merupakan tunggakan rumah tangga.

Selebihnya, 70 persen merupakan golongan 1 yakni instansi vertikal. Yang mana kendalanya untuk di instansi vertikal rata-rata dianggaran.

“Kendalanya rata-rata seperti itu yakni anggaran. Contoh kongkrit yang paling dekat ini adalah Lapas Klas II B Singkawang, yang sampai bulan Oktober 2017 tunggakannya sudah mencapai Rp30 juta lebih. Sementara untuk industri, sampai hari ini hampir tidak ada yang menunggak. Karena memang mereka selalu membutuhkan listrik jadi cukup lancar membayarnya,” tuturnya.

Dirinya mengharapkan pembayaran rekening listrik oleh pelanggan bisa lancar, sehingga pendapatan Pemda akan bisa lebih tinggi dengan begitu tentu akan mensejahterakan masyarakat.

Mengingat disisi lain, yakni dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) bahwa pemerintah pusat sudah memberikan mandat kepada PLN untuk mengambil dari pelanggan untuk disetor ke Pemda untuk pembangunan masyarakat di daerah setempat.

Secara terpisah, Kepala Lapas Kelas II B Singkawang, Sambiyono mengatakan, jika penyelesaian tunggakan itu sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Jadi bukan urusan kita di daerah, kita hanya mengetahui bahwa kekurangannya sekian. Jadi Kementerian Hukum dan HAM yang membayar ke PLN pusat,” katanya.

Intinya, tegas Sambiyono, tidak ada masalah dengan tunggakan itu karena sudah diselesaikan oleh pusat.

(Suara.com/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR