Batas Waktu Habis, 37 Anggota DPRD DKI Belum Kembalikan Mobil Dinas

Batas Waktu Habis, 37 Anggota DPRD DKI Belum Kembalikan Mobil Dinas

BERBAGI
Foto: Puluhan mobil sedan Toyota Corolla Altis terparkir di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (3/9).

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Jakarta Achmad Firdaus mengatakan, 67 dari 101 anggota DPRD Jakarta sudah mengembalikan mobil dinas Toyota Corolla Altis berwarna hitam.

Hingga sekarang masih ada 34 anggota dewan yang belum mengembalikan mobil dinas ke pemprov.

“Sampai Rabu siang ini, baru 67 (mobil sudah dikembalikan),” ujar Firdaus di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).

Setelah 101 mobil dewan dikembalikan, pemprov berencana menyewakan semua kendaraan tersebut ke pihak ketiga sembari menunggu jadwal dilelang.

Namun, kata dia, kesemua mobil itu baru bisa disewakan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Salah satu opsinya disewakan. Kan itu barang milik daerah, kan bisa dengan asas pemanfaatan dalam bentuk apa? Disewa. Salah satunya itu,” kata Firdaus.

Firdaus mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum memberikan izin mobil anggota dewan dilelang.

Sebabnya, kata Firdaus, ratusan mobil itu baru dibeli. Sementara syarat kendaraan dinas bisa dilelang adalah setelah masa pakainya minimal 7 tahun.

“Memang belum boleh dilelang, karena umurnya masih dua tahun. Jadi, bisa dikerja samakan dengan pihak ketiga melalui sistem sewa,” terangnya.

Untuk diketahui, pemprov telah mengeluarkan instruksi untuk anggota dewan mengembalikan mobil dinas. Kalau mengacu pada instruksi tersebut, batas akhir anggota DPRD Jakarta mengembalikan mobil dinas 31 Oktober 2017.

101 mobil dinas anggota dewan harus dikembalikan karena sudah disahkannya Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan.

Melalui perda itu, setiap anggota DPRD DKI akan mendapat uang tunjangan transportasi dengan syarat mengembalikan kendaraan dinas.

Tak Ada Sanksi untuk Anggota DPRD

Firdaus menjelaskan, pemerintah DKI tidak bisa memberikan sanksi untuk anggota dewan yang “ngaret” mengembalikan mobil dinas.

“Saya tak bisa berikan sanksi dong. Saya kan hanya terima kendaraan. Itu internal di sekwan (sekretaris DPRD) nanti,” terangnya.

Firdaus berharap, 34 mobil dinas yang masih dipakai anggota dewan untuk segera dikembalikan. Sebab, mulai November 2017, para wakil rakyat Jakarta itu sudah mendapat tunjangan transportasi.

(Suara.com/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR