Sultan Hamid II Pantas Jadi Pahlawan Nasional

Sultan Hamid II Pantas Jadi Pahlawan Nasional

BERBAGI
Foto: Sultan Hamid II/Wikipedia

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Sultan Hamid II kembali luput mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional pada peringatan hari pahlawan tahun ini. Padahal, banyak masyarakat yang menilai jika Sultan ke VII Kesultanan Kadriah Pontianak pantas jadi pahlawan nasional.

Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan Sultan Hamid II mempunyai jasa yang besar terhadap bangsa Indonesia. Salah satu karyanya yang abadi hingga kini adalah lambang negara Elang Rajawali Garuda Pancasila.

“Kita rakyat Kalbar berjuang untuk Sultan Hamid II untuk mendapatkan penghargaan, sebuah tanda jasa. Karena ini proses, ada tahapannya dan larinya ke tanda tangan presiden, tentu nantinya akan ada proses yang menyebabkan tanda jasa belum diterbitkan,” katanya Jumat (10/11).

Sepak terjang Sultan Hamid II dikatakan Edi sangat besar untuk bangsa. Perjuangan masyarakat untuk memperjuangkan Sultan Hamid II pun sudah dimulai lama. Karenanya setiap kali Hari Pahlawan diperingati, masyarakat Kota Pontianak selalu menunggu kabar baik datang presiden untum menobatkan Sultan Hamid II menjadi pajlawan nasional.

“Beliau layak untuk mendapat gelar kepahlawanan. Tapi ya kembali lagi ke pemerintah pusat,” katanya.

Senada dengan Edi, Rektor Untan, Prof Dr H Thamrin Usman DEA mengatakan perlu adanya sinergitas dari masyarakat Kota Pontianak untuk meyakinkan kepada Pemerintah Pusat bahwa Sultan Hamid II sudah sangat layak untuk menyandang gelar pahlawan nasional.

Jangan hanya karena ada perbedaan paham dan pandangan politik hal itu kemudian menjadi penghalang bagi tokoh besar asal Kalimantan Barat ini mendapatkan gelar tersebut.

“Kalaupun ada perbedaan paham politik dan pandangan politik jangan itu menjadi halangan. Dan jangan juga sebaliknya, karena kesepahaman politik maka calon-calon yang lain itu mudah dijadikan pahlawan nasional,” kata Rektor.

Hal itu juga tidak terlepas dari pandangan yang arif dan bijak dari pemerintah pusat untuk melihat kelayakan ini. Hanya karena Sultan Hamid II memiliki perbedaan pandangan dan pendapat di masa lalunya, lantas dirinya pun dianggap tidak layak sebagai paham nasional.

“Lihatlah hati nurani, kepantasan, dan kepatutan,” tutup Rektor.

(Imam/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR