Warga Sekayam, Sanggau, Adukan PT Sepanjang Inti Surya Utama Dua ke DPRD...

Warga Sekayam, Sanggau, Adukan PT Sepanjang Inti Surya Utama Dua ke DPRD Kalbar

BERBAGI
Foto : Masyarakat Dusun Lubuk Tengah, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, saat mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat/Sukardi

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Masyarakat Dusun Lubuk Tengah, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, menyampaikan aspirasi terkait permasalahan bersama PT Sepanjang Inti Surya Utama 2, pada Selasa (14/11) siang.

Investigator Nusantara Corruption Watch (NCW) Kalimantan Barat, Ibrahim MYH, yang mewakili warga mengatakan, beberapa pernyataan sikap para warga Dusun Lubuk Tengah, diantaranya masalah bagi hasil bersama PT Sepanjang Inti Surya Utama 2.

“Berdasarkan Perda Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2012, bahwa pola kemitraan bagi hasil TBS kelapa sawit yakni 70 ke perusahaan dan 30 ke masyarakat. Namun sejak panen pertama pada tahun 2004 sampai dengan 2017, belum ada pembayaran yang jelas, kecuali tiap bulannya dana talangan sekitar Rp. 50.000, tidak cukup untuk biaya hidup,” katanya.

Ibrahim meminta pihak aparat penegak hukum segera melakukan tindakan terhadap semua pihak yang terlibat atas perambahan kawasan hutan lindung overlap dengan HGU PT Sepanjang Inti Surya Utama 2, baik di dalam HGU maupun di luar HGU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Masyarakat merasa kesulitan mensertifikasi lahannya karena lahan yang mereka tempati termasuk Kawasan Hutan Lindung,” ucapnya.

Selain itu, Ibrahim mengatakan, lahan-lahan yang belum dibebaskan oleh perusahaan, diharapkan segera dikeluarkan dari HGU PT Sepanjang Inti Surya Utama 2 tanpa kecuali. Kemudian, PT Sepanjang Inti Surya Utama 2, tidak diperkenankan memperjualbelikan kebun kelapa sawit tersebut dengan dalih take over ataupun over manajemen, dikarenakan perkebunan kelapa sawit tersebut berasal dari kawasan hutan masyarakat.

Saat didatangi para warga, Komisi IV DPRD Kalbar yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak berada di tempat, surat pernyataan sikap diterima oleh staf Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar.

(Sukardi/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR