Ditemukan Lagi ! Buku IPS SD/MI Muat Yersalem Ibu Kota Israel

Ditemukan Lagi ! Buku IPS SD/MI Muat Yersalem Ibu Kota Israel

BERBAGI
Foto : Buku IPS kelas VI/KPAI-suara.com

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Sebelum KPAI bertemu dengan penerbit Yudistira pada Senin (18/12/2017), yang surat pemanggilannya sudah dikirim, lembaga ini terus mendalami kasus tersebut. Menariknya, dari keterangan pers yang diterima Suara.com, ada buku IPS lain yang isinya mencantumkan ibu kota Israel adalah Yerusalem.

Hal ini didapat KPAI setelah mendapat laporan masyarakat berupa kiriman foto buku IPS, tidak hanya milik Yudistira, tapi juga penerbit Intan Pariwara.

Para pelapor mengirimkan foto berupa sampul buku, halaman awal buku yang menyebutkan tahun terbit, penerbit, diperbanyak/dicetak, nama penulis serta halaman buku materi negara-negara Asia. Buku-buku ini sudah diterbitkan cukup lama, yaitu antara 2009 atau 2010, artinya sudah dipergunakan sebagai pembelajaran sejak 8 tahun yang lalu.

Namun, baru heboh tahun 2017 karena kontroversi pernyataan Presiden Amerika Serikat baru-baru ini terkait pengakuan Jerusalem sebagai ibukota Israel.

Dalam buku IPS kelas VI yang dicetak oleh Intan Pariwara, pada tabel negara-negara Asia Barat yang total berjumlah 19 negera seperti Arab Saudi, Irak, Iran, Yaman, dan lain-lain termasuk Israel, dimana di tabel tersebut ada kolom wilayah besar seperti Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah dan sebagainya, kemudian nama negara dan ibu kota negara. Di tabel Asia Barat itulah tertulis di kolom negera Israel dan di kolom Ibu Kota Yerusalem.

Sedangkan, di buku IPS kelas VI yang dicetak oleh Yudistira, pada bahasan negara-negara di Benua Asia, ada tabel negara-negara di Benua Asia. Tabel tersebut terdiri atas tiga kolom, yaitu kolom nomor, nama negara dan nama ibu kota negara.

Nama negara diurut sesuai abjad, negara Israel pada urutan nomor 7 dan di kolom ibukota tertulis Jerusalem. Sedangkan negara Palestina di urutan no 12 dengan ibukotanya hanya diisi tanda strip (-) alias kosong.

Dari penjelasan penerbit Yudistira dengan nomor surat 12/Pnb-YGI/XII/2017, tertanggal 12 Desember 2017 yang menyatakan bahwa sumber data bahwa negara Israel ibu kotanya Yerusalem dari world population sheet 2010.

Uniknya, kedua buku tersebut ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Irawan Sadad Sadiman dan Shandy Amalia. Pada sampul kedua buku tersebut tertulis Buku IPS kelas VI Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan logo tertulis “sesuai standar isi 2006” dan logo “buku bse” (baca: buku sekolah elektronik).

Buku ini terbit sesuai dengan kurikulum 2006 yang dikenal dengan sebutan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Artinya, buku ini bukan kurikulum 2013, tapi masih dipergunakan hingga saat ini.

Program buku Sekolah Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan “buku bse” adalah program yang diluncurkan pada era pemerintah Presiden SBY dengan Mendiknas Muhamad Nuh. Saat itu namanya Kementerian Pendidikan Nasional, belum bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam program bse kala itu, Kemendiknas melalui Pusat Perbukuan, membeli naskah-naskah buku dari para penulis, kemudian diunggah di laman website Kemendiknas dan para penerbit diizin memperbanyak secara gratis. Buku yang dicetak para penerbit tersebut kemudian dibeli oleh sekolah atau orangtua peserta didik dan digunakan dalam pembelajaran.

Ada indikasi, meski sudah berganti kurikulum 2013, namun ternyata masih banyak sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006 “KTSP”.

“KPAI menyimpulkan bahwa buku-buku tersebut diterbitkan secara resmi oleh negara dalam hal ini adalah oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009. Kemudian, para penerbit seperti Yudistira, Intan Pariwara, dan lain-lain, lalu mencetak atau memperbanyak dan dijual,” tulis keterangan pers tersebut.

Kemudian dilanjutkan, maksud dan tujuan pembelian hak cipta naskah buku oleh pemerintah adalah untuk menekan harga buku pelajaran agar murah. Sayangnya, proses seleksi dan penilaian bukunya diduga memiliki kelemahan pada penelaah isi dan editan.

Oleh karena itu, KPAI mempertimbangkan untuk berkoordinasi dan meminta keterangan dari pihak Kemendikbud juga untuk mencari solusi bersama.

(suara.com/muh)

TIDAK ADA KOMENTAR