Menkeu Sri Mulyani Diminta Mereformasi Dirjen Bea dan Cukai

Menkeu Sri Mulyani Diminta Mereformasi Dirjen Bea dan Cukai

BERBAGI
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. [Dok Ditjen Bea Cukai]

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Nasional Corruption Watch (NCW) mendesak kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar melakukan reformasi di tubuh Direktorat Jendral (Dirjen) Bea dan Cukai. Hal tersebut menyusul banyaknya kasus yang terjadi seperti maraknya peredaran barang ilegal yang akhir-akhir ini mencuat.

“Karena sistem rekruitmen yang terjadi di tubuh Bea dan Cukai ini, seperti mutasi dan rotasi diduga masih menggunakan sistem ‘kartel’. Ada pos-pos tertentu yang ditempati oleh orang yang memang memiliki kedekatan dengan Dirjen. Sementara mengabaikan kompetensi yang ada. Sehingga wajar saja Bea Cukai saat ini menjadi sarang pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai tersebut,” ungkap Ketua Bidang Investigasi NCW, Martin Luther saat memberikan keterangan pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Martin menuding Bea dan Cukia sering dijadikan bancakan oleh oknum tertentu guna memperkaya diri. Sementara dampak yang di timbulkan akibat lolosnya sejumlah barang ilegal, negara dirugikan ratusan miliar.

“Padahal banyak pegawai yang memiliki dedikasi tinggi. Akan tetapi ketika masuk dalam sistem dan pola-pola kotor, mau tidak mau harus mengikuti, meski tidak diamini oleh seluruh pegawai. Sehingga banyak barang impor yang seharusnya melalui pengawasan yang ketat dan bea masuk yang harus dikeluarkan oleh importir di setorkan kepada negara, akibat adanya permainan yang kotor dari oknum pegawai, lagi-lagi negara harus merugi,” tandas Martin.

Padahal kata dia, peranan Bea dan Cukai sangat vital. Karena diberikan otoritas yang luas untuk memeriksa suatu barang keluar masuk, baik fisik maupun dokumen.

“Sementara di kalangan importir ada juga yang memiliki hubungan famili dengan pihak pegawai Bea Cukai yang memang sudah bertahun-tahun menjalankan bisnisnya. Dan sampai saat ini masih berjalan. Tentunya hanya orang Bea Cukai itu sendiri yang tahu. Disitulah celah permainan kotor dilakukan,” tandasnya.

Untuk itu, NCW meminta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan agar sistem yang dipakai oleh Dirjen Bea Cukai saat ini dikaji ulang.

“Misalnya, sebelumnya Bea Cukai di kepalai oleh seorang Dirjen, akan tetapi kedepannya harus dibentuk Badan yang memiliki tanggung jawab diangkat dan di berhentikan oleh Presiden. Mungkin bisa dengan melibatkan pers ataupun LSM untuk ikut mengawasi badan tersebut. Sehingga dengan pola tersebut dapat meminimalisir manipulasi yang dilakukan oleh oknum Bea dan Cukai,” pungkasnya.

(Suarakarya.id/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR