ProDEM: Arah Pembangunan Ekonomi-Politik Jokowi Semakin Liberal

ProDEM: Arah Pembangunan Ekonomi-Politik Jokowi Semakin Liberal

BERBAGI
Foto : Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 di Halaman Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28-10)/suara.com

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) merasa geram dengan arah pembangunan ekonomi-politik Indonesia yang semakin liberal serta
jauh dari semangat kerakyatan, dan gotong royong sebagaimana cita dasar
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bahkan, neoliberalisme menjadi
pedoman pelaksanaan kebijakan negara yang semakin membuat nasib mayoritas rakyat
kian terpuruk.

“Berbagai pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan
tol, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dll direncanakan dengan
sengaja, semuanya berorientasi hanya untuk mendukung mobilitas ekspor
dan impor kapital oligarki rezim neoliberalisme saat ini,” ujar Sekjen
ProDEM Satyo Purwanto melalui pesan elektronik kepada media, Minggu
(31/12)

Dalam catatan akhir tahun ProDEM, modus skema program Kerja Sama
Pembiayaan Swasta (KPS/KPBU) dengan bentuk kerja sama utang negara
maupun swasta asing atau lokal secara langsung, diluncurkan dengan
mengatasnamakan kebutuhan rakyat dan dibangun atas dasar skema
liberalisasi aset publik yang disembunyikan dalam skema yang mengabaikan
pelayanan publik.

Semakin banyak uang rakyat dicuri dengan keharusan membayar lebih mahal
ketika berpergian menggunakan jalan tol, ketika membayar listrik,
membeli BBM dan gas, serta berbagai kebutuhan lainnya.

Gagasan neoliberalisme tentang kedaulatan, kesejahteraan dan kemajuan
adalah omong kosong, menghipnotis pikiran rakyat tentang ekonomi, sosial
dan politik, memanipulasi hukum dan peraturan, mendistorsi pendidikan,
meracuni kesehatan dan sebagainya.

“Sepertinya seolah-olah semua dibiarkan bebas mengikuti mekanisme pasar,
padahal ada tangan-tangan tak terlihat yang mengatur dan mendikte rezim
ini. Dampaknya terjadi privatisasi usaha-usaha industri yang dikelola
pemerintah dan lembaga-lembaga layanan publik. Dalihnya untuk
menghindari korupsi, menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan
efisiensi, mendatangkan investasi, guna membangun infrastruktur,” kecam
aktivis 98 yang akrab disapa Komeng tersebut.

Dia menerangkan, bau neoliberalisme sangat kuat, beberapa buktinya
seperti, masifnya privatisasi berbagai aset penting bangsa, kebijakan
aksi korporasi jual BUMN/ BUMD ke swasta, serta pertambahan hutang
negara dalam 3 tahun terakhir oleh rezim jalan tol.

Liberalisasi pasar, tutur Satyo lebih lanjut, sudah kelewat batas dan
keterlaluan, hingga mengabaikan konstitusi dasar dan berbagai peraturan
perundangan yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang ekonomi yang
menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Semua sektor kehidupan dijadikan sebagai komoditas dan sumber
keuntungan, tidak terkecuali mencuri dari kantong rakyat lewat berbagai
macam skenario pajak dan pungutan lainnya.

Akhirnya logika pasar lah yang berdaulat di atas kehidupan rakyat,
terlebih rakyat pribumi. Negara memberikan pelayanan prioritas untuk
obligor penghutang pajak rakyat, tapi menggunakan prinsip untung-rugi
ekonomi ke masyarakat luas.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi barang langka yang
sangat mahal harganya. Rakyat selalu menjadi obyek yang teraniaya,
kepentingan rakyat selalu menjadi korban

ProDEM mengingatkan kepada rezim Jokowi-JK, sesuai pengalaman ketika
negara ini mengalami krisis di masa lalu, maka marjinalisasi kepentingan
rakyat akan kian ekstrem terjadi. Contohnya kasus BLBI, Century dan
seluruh hutang yang diproduksi oleh penguasa, akhirnya menjadi beban
untuk seluruh rakyat, tidak terkecuali yang miskin.

“Makna krisis kerap terdistorsi hanya cuma soal kegagalan pasar
keuangan, sedangkan kegagalan pelayanan publik tidak dianggap sebagai
krisis oleh pemerintah, yang harus secara serius dan cepat ditangani.
Padahal dampaknya lebih besar dan sistematis ketimbang krisis pasar
finansial. Waspadalah. Jokowi, stop ilusi developmentalisme!” seru Satyo
Purwanto.

(R/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR