Pilkada Kalbar dan Tahun Demokrasi

Pilkada Kalbar dan Tahun Demokrasi

BERBAGI
Foto: Rival Aqma Rianda, Mahasiswa Kalimantan Barat/Istimewa

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Jika ingin belajar bertoleransi serta saling menghormati satu dengan yang lainnya, baik antar etnis, budaya, agama, kelompok dan lainnya, datanglah ke Indonesia yang bernotabane adalah Bangsa pluralistis berbagai macam suku-bangsa serta kekayaan-kekayaan lainnya yang terkandung di dalamnya.

Pancasila satu-satunya sebagai Ideologi Bangsa Indonesia yang telah menjadi perekat antar semua keberagaman, perdamaian dunia, kesatuan dan persatuan tentu ini membuktikan bahwa Indonesia pernah menjadi Tuan Rumah United Nations Alliance Of Civillizations (UNAOC).

Empat tahun yang lalu pada 2014 telah menunjukkan kepada dunia jembatan emas itu mampu membuat Indonesia sebagai Bangsa yang menjunjung tinggi segala etnisitas latar belakang agama, budaya dan kelompok tertentu. Seperti apa telah di katakana oleh Ir. Soekarno, yaitu “Bangunlah suatu dunia, dimana semua bangsa hidup dalam damai dan bersaudara”. Tentu menjadi bangsa unik dan beragam itu dengan segala yang ada tidak semua Negara lainnya bisa menjalankannya dengan baik (tatanan masyarakat) dan system pemerintahannya.

Hal ini sudah diuji sebagai bukti bahwa 72 tahun Indonesia merdeka dalam memproklamasikan kemerdakaannya dari penjajahan, membuat satu-satunya jalan keluar untuk menggalang kekuatan bersama adalah mampu bersatu dari berbagai latar belakang yang ada, sehingga sprit kebangsaan dan jiwa patriotisme mampu mengkunci secara tegas dan kuat persatuan kita dengan lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 tersebut.

Namun 72 tahun itu sudah berlalu fenomena yang dimasa lampau akan menjadi refleksi serta evaluasi dan kemudian dapat memetik hikmah bersama dalam melihat sebuah proses panjang perjalanan dinamika kebangsaan serta manifesto politik para pendiri bangsa Indonesia. Tetapi justru akhir-akhir ini yang kita saksikan, dan rasakan bersama bahwa ruang public masyarakat kita sedang disesaki sejumlah isu-isu fanatisme recrutmen simbolik yang mengkhawatirkan akan menimbulkan suatu gejolak gelombang politik di tengah-tengah masyarakat.

Tentu hal ini semakin kuat tendensius nalar kritis public atas peran yang dimainkan oleh oknum kelompok elite politik yang berlebelkan akar rumput itu akan membuat masyarakat gelisah, ambigu, dan justru apatis untuk membangun kembali sebuah harmonisisasi keberagaman yang sudah terjiwai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan sebagai perekat seluruh elemen kebangsaan kita yaitu Pancasila.

Sehingga hari ini utak-atik opini public di tengah-tengah masyarakat multi-etnis di Kalimantan Barat tidak bisa kita pungkiri, bahwa semakin hari semakin tinggi gelombang politik yang sebentar lagi akan dilaksanakan pesta demokrasi pada tahun 2018 tersebut. Meskipun dalam proses penyelanggaraan pemilukada ini penuh dengan suasana tarik-ulur, itu merupakan dinamika di dalam ruang demokrasi kita hari ini.

Pilkada 2018 kali ini akan di prediksi menyajikan narasi sentimen yang lebih besar dalam konteks kontestasi dinamika politiknya. Sebab di tahun 2018 ini ada sebanyak 171 daerah yang akan ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Kalimantan Barat salah satunya Provinsi yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan kota dan kabupaten dari 17 Provinsi akan melaksanakan pilkada, serta kota 39 dan kabupaten 115.

Di samping itu, di dalam tahun 2018 ini banyak sekali deskripsi-opini yang menjelaskan bahwa di tahun ini adalah sebagai tahun dimana tahun politik, tentu orientasi kalimat itu cenderung lebih mengkonotasikan kepada proses pengambilan kekuasaan atau perebutan kekuasaan yang sangat bergengsi bagi suatu partai politik tertentu jika di sebut “tahun politik” tidak hanya itu, akan tetapi tahun yang sangat berbahaya “vivere pericoloso” lebih di analogikan akan terjadinya konflik horizontal, kekacauan stabilitas dalam kehidupan, carut-marut, desintegrasi dan lain sebagainya.

Akan tetapi menurut hemat penulis, justru di tahun 2018 ini adalah tahunnya “demokrasi” untuk meyakinkan dan merekonsiliasi demokrasi kita, jikalau pun ada hal yang mesti di perbaiki tujuannya untuk pilkada yang berintegritas dan bersih, menciptakan suasana damai dan harmoni. Inilah kita mencoba untuk membuktikan bahwa proses demokrasi kita masih berjalan dengan baik serta kemudian meluruskan kembali peristiwa-peristiwa yang mengalami luka politik masa lalu dan memberikan example education political kepada masyarakat dan terlebih kepada suatu partai politik.

Menelisik Partai Politik

Politik adalah suatu proses interaksi komunikasi antara stake holder (pemangku kebijakan/pemerintahan) dan masyarakat untuk memberikan pandangan objektif dalam mengambil keputusan serta mengeluarkan kebijakan secara kolektif berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa berjalan bersama dalam membangun infrastruktur fisik dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Seperti apa yang dikatakan Aristoteles bahwa politik itu adalah suatu usaha yang di tempuh warga Negara untuk satu tujuan mewujudkan kebaikan bersama. Sedangkan partai politik adalah suatu organisasi yang berskala Nasional yang di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia dalam menyatukan persepsi. dan ikut serta mendorong cita-cita para konsensus kebangsaan sesuai dengan Konstituante UUD 1945.

Dalam menyambut tahun demokrasi 2018 tentu partai politik, atau oknum kelompok elite tertentu sebagai peserta pemilu yang akan menentukan sikap baiknya di hadapan masyarakat kita harus benar-benar menunjukkan refsentatif sebagai penyambut disetiap masalah masyarakat. Sesuai dengan UU partai politik yaitu UU No.2 Tahun 2008 di dalam pasal 10 tujuan umum, dan khusus partai politik adalah “menjaga dan memilihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, poin B” dan “membangun etika, budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, poin C”.

Jadi, jika di tahun 2018 ini menjadi ajang bergengsi suatu partai politik merupakan hal yang relatife untuk membuktikan kualitas kader-kader yang mampu memasuki bursa pencalonan kepala daerah, kota, serta kabupaten.

Akan tetapi di satu sisi juga membuktikan kepada masyarakat bahwa partai politik mampu mentransformasikan pengetahuan politik “knowledge political” terlebih untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan merawat keberagaman. Agar stigma pragmatisme itu tidak lagi menjadi sumber masalah masyarakat dalam mengejawantahkan, bahwa politik itu kotor serta kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan rasa ingin taunya.

Oleh karena itu, di tahun 2018 ini sekali lagi adalah “tahun demokrasi” bukan “tahun politik” agar memasuki tahun 2018 tersebut justru masyarakat itu seperti biasanya saja. Tidak efhoria dan phobia dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya seperti biasa.

Jika 2018 ini merupakan tahun politik. Maka bisa jadi seluruh aktivitas masyarakat repot dan barangkali terkontaminasi dengan kerja-kerja politik tertentu. Namun semua itu tidak bisa kita menegasikan bahwa sejumlah masyarakat sudah ramai untuk membicarakan estafet kepemimpinan selanjutnya. Harapannya kita bersama di tahun ini akan melahirkan suasana damai dan dingin dalam proses pesta demokrasi serta kerukunan antar sesama terus kita jaga dan rawat.

Penulis:
Rival Aqma Rianda
Mahasiswa Kalimantan Barat

(R/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR