KPU, Bawaslu, DPR, Kapolri, Jaksa Agung, dan Mendagri Rapat Bersama

KPU, Bawaslu, DPR, Kapolri, Jaksa Agung, dan Mendagri Rapat Bersama

BERBAGI
Foto: Ilustrasi sidang paripurna DPR [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Komisi II dan Komisi III DPR akan rapat gabungan bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (11/ 1).

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto mengatakan rapat ini diperlukan guna menjaga kondusitivitas dan keamanan jelang pilkada serentak di 171 daerah. Sebab, indikasi keterlibatan aparat hukum dalam Pilkada sudah kelihatan.

“Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak isu masalah calon gubernur, bupati/walikota yang mendadak dipanggil alat penegakan hukum dalam, hal ini tentu kepolisian dan pengadilan, tentunya kita harus menjaga ini, menjaga kondusifitas,” kata Agus di DPR, Jakarta, Kamis (11/1).

Agus mengatakan apabila di awal pencalonan seorang kandidat secara tiba-tiba dipanggil aparat kepolisian, tentu akan berpengaruh terhadap elektabilitas kandidat tersebut.

“Apalagi kalau ini pesanan orang ya, pesanan partai politik,” ujar Agus.

Dia mencontohkan adanya dugaan kriminalisasi yang menimpa bakal pasangan calon yang diusung oleh Demokrat di Pilkada Kalimantan Timur, Syaharie Jaang dan Awang Ferdian Hidayat. Keduanya sempat menjalani pemeriksaan polisi atas sebuah kasus yang dianggap Partai Demokrat mereka tak terlibat.

Di mana sebelumnya Syaharie Jaang sempat diminta untuk berpasangan dengan salahsatu bakal calon dari partai lain, namun ia tolak.

“Tetapi setelah memberikan jawaban dia tidak mau (menerima arahan dari, akhirnya dikasuskan, tentunya ini sesuatu hal yang memiliki nuansa tidak kondusif,” tutur Agus.

Untuk itulah rapat gabungan digelar agar persoalan serupa bisa dibahas bersama dengan semua pihak yang dimungkinkan memiliki keterkaitan dengan Pilkada dan juga membahas segala persiapan jelang Pilkada di 171 daerah, baik tingkat provinsi, maupun kabupaten dan kota.

“Sehingga rapat pimpinan DPR dengan Bawaslu, Kepolisian dan lainnya kita sepakat untuk menjaga kondusifitas ini sehingga pilkada ini kita kawal supaya betul-betul demokratis,” kata Agus.

(Suara.com/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY