Komisi IV DPR Kecam Kebijakan Impor Beras Mendag

Komisi IV DPR Kecam Kebijakan Impor Beras Mendag

BERBAGI
Foto : Gudang penyimpanan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta/suara.com

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengecam keras kebijakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang akan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton. Kebijakan ini dinilainya merugikan keterserapan beras yang dihasilkan petani Indonesia.

“Kebijakan impor beras itu sebetulnya sudah ada pedomannya dalam UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Disitu disebutkan bahwa impor diperbolehkan jika stok pangan memang tidak mencukupi,” kata Firman saat dihubungi oleh Suara.com, Sabtu (13/1/2018).

Ia menegaskan bahwa dirinya sudah melakukan cek langsung kepada Menteri Pertanian serta berbagai komunitas pertanian yang ada di Indonesia. Hasilnya, saat ini pada bulan Januari dan Februari 2018, Indonesia justru memasuki puncak panen dari masa tanam yang dimulai Oktober 2017.

“Disisi lain, dalih Menteri Perdagangan kebijakan impor untuk meredam gejolak harga, ini sangat kontroversial,” jelasnya.

Politisi Golkar tersebut mengkritik sikap Enggartiasto yang hanya mendengar masukan dari kalangan pedagang beras. Seharusnya ia juga mendengarkan masukan dari pihak Kementerian Pertanian dan para petani sebelum memutuskan impor beras atau tidak.

“Ini akan menyulitkan penyerapan beras petani. Harga beras petani Indonesia akan kesulitan dengan harga beras impor. Karena beras impor kebanyakan berasal dari Thailand dan Vietnam yang mengalami kelebihan produksi. Ini disebabkan jumlah penduduk mereka sedikit sehingga kelebihan produksi beras mereka memang harus dibuang ke luar negeri,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa kebijakan impor beras 500.000 ton akan segera dilakukan. Enggartiasto mengatakan bahwa impor itu tidak akan mempengaruhi penyerapan petani beras Indonesia.

Politisi Partai Nasdem tersebut menyatakan bahwa impor beras sebesar 500.000 ton tidak akan memakai uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Mendag, sepenuhnya menggunakan uang dari importir yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI).

(suara.com/muh)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY