KPK Pertimbangkan Jadikan Setnov Justice Collaborator

KPK Pertimbangkan Jadikan Setnov Justice Collaborator

BERBAGI
Foto : Terdakwa Setya Novanto saat menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta/Suara.com-Oke Atmaja

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – KPK masih mempertimbangkan surat pengajuan menjadi Justice Collaborator (JC) terkait kasus dugaan korupsi e-KTP yang diajukan Setya Novanto.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan butuh pertimbangan yang matang perihal keputusan KPK mengabulkan Novanto menjadi Justice Collaborator.

“Masih dalam proses pertimbangan karena mengabulkan atau tidak, posisi Justice Collaborator tidak bisa dilakukan secara cepat. Butuh pertimbangan yang cukup panjang,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/1/2018) malam.

Tak hanya itu, mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch itu menilai KPK masih melihat konsistensi Novanto apakah kooperatif mengakui perbuatannya di persidangan.

“Kalau masih berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatan tentu saja itu akan menjadi faktor tidak dikabulkannya Justice Collaborator,” kata dia.

Maka dari itu, Febri menilai KPK membutuhkan waktu untuk melihat perkembangan proses penyidikan dan proses persidangan yang sedang berjalan hingga tahap akhir dalam kasus Novanto. Pasalnya posisi Justice Collaborator nantinya berpengaruh pada tuntutan dan putusan terhadap kasus yang menjerat Novanto.

“Ajuan Justice Collaborator kan baru dilakukan beberapa hari lalu, kami butuh waktu untuk menganalisa lebih lanjut. Karena posisi Justice Collaborator akan sangat berkonsekwensi nantinya terhadap tuntutan, putusan, atau hal-hal setelah nantinya menjadi terpidana. Itu perlu kita pertimbangkan lebih lanjut, terutama kita juga akan melihat siapa saja aktor lain yang akan dibuka oleh SN terkait e-KTP atau kasus yang lain,” tandasnya.

Novanto didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dollar AS dari proyek e-KTP.

Novanto didakwa Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

(suara.com/muh)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY