Nelayan Kalbar Minta Susi Dicopot

Nelayan Kalbar Minta Susi Dicopot

BERBAGI
Foto : Aksi nelayan nasional di Jakarta/R

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Mencopot  Susi Pudjiastuti dari posisinya sebagai menteri merupakan keniscayaan mengingat banyak kebijakan yang dihasilkan semenjak menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, justru menyengsarakan nelayan.

“Solusinya ya copot dari jabatan menteri, karena kalau tidak bermasalah tidak akan demo nelayan seperti ini,” ujar Heri Mustari, Koordinator Aliansi Nelayan Kalbar pada aksi nelayan nasional, Rabu (17/1) di Jakarta.

Heri bersama sejumlah nelayan dari Kalbar ikut hadir dalam aksi solidaritas yang dilaksanakan Aliansi Nelayan Indonesia di depan Istana Negara, Jakarta.

Kebijakan yang terutama banyak mendapatkan tantangan adalah pelarangan cantrang atau pukat hela dan pukat tarik karena banyak menyangkut kehidupan nelayan kecil.

Menurut Heri, upaya menjaga kelestarian lingkungan sumber daya ikan di Indonesia patut diacungi jempol karena pembangunan di semua belahan bumi sudah kompak bicara keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

“Yang jadi persoalan, kajian terhadap pelarangan itu sudah benar-benar dilakukan berdasarkan fakta lapangan atau tidak, jangan sampai aturan dibuat hanya untuk mencari kambing hitam,” ujarnya.

Dia berharap Presiden Joko Widodo benar-benar merealisasikan janjinya untuk berpihak pada kepentingan nelayan dan mengeluarkan aturan tertulis agar peraturan menteri tentang pelarangan cantrang, pukat hela, pukat tarik, lampara dasar dan lainnya tidak dilaksanakan selamanya.

“Nelayan butuh kepastian, keluarkan aturan tertulis sehingga nelayan punya kepastian dan kekuatan hukum untuk melaut,” imbuhnya.

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah mengeluarkan berbagai aturan atau kebijakan di bidang perikanan telah menimbulkan keresahan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan nasional, karena hal tersebut telah diatur Menteri/Pemerintah sebelumnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian sumber daya ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 maupun Nomor 2/Permen/KP/2015 tentang pelarangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawl) dan pukat tarik (Seine Net) dengan alasan dan pertimbangan bahwa alat tangkap tersebut sebagai penyebab dari menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan.

Alasan dan pendapat tersebut menurut Bani Amin, Penasihat Aliansi Nelayan Kalbar, yang juga salah seorang peserta aksi dari Kalimantan Barat tidaklah sepenuhnya benar dan masih bisa diperdebatkan baik secara teknis akademis, sosial dan kultur masyarakat lokal yang ada di daerah  seharusnya menjadi pertimbangan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum Peraturan tersebut dikeluarkan.

“Justru kajian nelayan, tidak ada alat tangkap yang dilarang itu merusak lingkungan,” imbuhnya.

Kalau kita melihat secara objektif fakta di lapangan serta sejarah pelarangan alat tangkap trawl berdasarkan Kepres 39 Tahun 1980 tentang penghapusan trawl dimana telah diatur secara arif dan bijaksana penghapusan dilakukan secara bertahap dengan mengurangi armada tangkap meliputi pulau Jawa dan Bali yang selanjutnya kapal trawl tersebut dialihkan atau diganti dengan alat yang telah dimodifikasi dengan tetap mengacu kepada pertimbangan teknis baik kontruksi maupun mata jaring serta armada kapal.

Trawl sebagai alat tangkap yang sangat efektif yang turunannya salah satu adalah Cantrang, Lampara Dasar, Trawl Mini yang sasaran penangkapannya adalah jenis udang oleh Pemerintah/Menteri terdahulu telah diatur melalui Peraturan Menteri dengan membuat pengaturan jalur penangkapan dan penempatan alat tangkap di wilayah pengelolaan perikanan.

“Sehingga nelayan tetap melakukan aktivitas penangkapan yang merupakan mata pencaharian turun temurun bagi mereka namun tetap terkontrol dan ramah lingkungan,” kata dia.

Jangan sampai kementerian Kelautan dan Perikanan menggeneralisasi bahwa alat-alat tangkap yang dilarang tersebut satu-satunya perusak lingkungan laut.

“Terbukti sampai saat ini masyarakat Indonesia masih bisa makan udang. Karena banyak faktor-faktor eksternal kerusakan lingkungan perairan yang sangat memengaruhi menurunnya produksi hasil perikanan seperti terjadinya pembabatan terhadap plasma nutfah, hutan bakau yang merupakan habitat tempat ikan melakukan pemijahan/reproduksi akhirnya terganggu dan diperparah lagi masih terjadinya pengeboman-pengeboman ikan, ilegal fishing oleh nalayan asing serta menurunnya kualitas perairan akibat pencemaran lingkungan perairan oleh penambangan emas, perkebunan kelapa sawit. Kesemuanya itu mengalir dari hulu ke hilir yang mengandung bahan-bahan kimia yang mengakibatkan menurunnya kualitas Perairan,” ucapnya.

Oleh karena itu menurut nelayan lainnya, Syarif Said, Menteri Kelautan dan Perikanan tidak secara spontanitas mengkambinghitamkan nelayan Cantrang/Trawl sebagai penyebab menurunnya hasil tangkapan perikanan.

Sementara itu, Duta, perwakilan nelayan Kabupaten Mempawah di lokasi aksi nasional nelayan mengatakan adanya solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengganti alat tangkap sebagai pengganti alat tangkap trawl tidaklah segampang membalikkan telapak tangan karena harus dikaji secara mendalam apakah alat tangkap tersebut sesuai dengan keinginan para nelayan serta karakteristik daerah yang setiap daerah tidak sama.

“Efektif dan efisien kah bantuan itu, perlu dikaji, dilakukan sosialisasi dengan tidak memaksakan kehendak,” ucapnya.

Jika kita melihat kondisi riil nelayan pengguna trawl di Kalbar, tentunya menurut Mastor, nelayan perwakilan Sepok Laut Kubu Raya akan jadi sebuah persoalan jika aturan pelarangan itu diterapkan sepenuhnya. Karena paska perpanjangan masa pemberlakukan sejak aturan ditetapkan, efektif per 1 Januari 2018 aturan pelarangan itu sudah berjalan.

“Jika keputusannya penggunaan alat tangkap yang sebelumnya dilarang sekarang dibolehkan selamanya, kami perlu aturan tertulisnya agar nelayan tidak takut lagi melaut,” ujarnya.

Ditambahkan Bani Amin dalam orasinya dari atas mobil komando, jika melihat data lapangan yang berhasil dikumpulkan, saat ini ada 3.340 kapal nelayan yang menggunakan trawl dan sejenisnya dengan rincian Kabupaten Kubu Raya 1.583 Kapal,  Kabupaten Sambas 454 Kapal, Kota Singkawang 150 Kapal, Mempawah 208 Kapal,  Ketapang 590 Kapal dan Kayong Utara 355 Kapal.

“Asumsinya, jika 1 kapal bisa menghidupi 6 jiwa saja warga Kalbar, maka akan ada 20.040 jiwa warga Kalbar yang bakal kehilangan sumber penghasilan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka,” ucapnya.

Jika aturan diperbolehkan kembali penggunaan alat tangkap yang dilarang dikeluarkan resmi dan tertulis, maka akan banyak mengatasi pengangguran, yang putus sekolah bisa kembali ke sekolah.

“Nelayan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan bahan pokok rumah tangga sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan nelayan bisa tercapai,” ujar Bani.

(R/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR