Korupsi Reklamasi, Kadishub Era Ahok Ditanya Dampak Lalin Proyek

Korupsi Reklamasi, Kadishub Era Ahok Ditanya Dampak Lalin Proyek

BERBAGI
Foto: Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah. (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah meminta keterangan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta pada Senin (29/1). Andri menjadi kepala dinas sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Andri membeberkan pertanyaan penyidik terkait pemeriksaa tersebut. Penyidik hanya menanyakan soal kajian Dishub DKI mengenai analisis dampak lalu lintas perihal proyek reklamasi tersebut.

“Saya jelaskan bahwa tugas dari Dishub itu memberikan rekomtek (rekomendasi teknis) andallalin,” kata Andri di Polda Metro Jaya, Jumat (2/2).

Andri mengklaim pemeriksaan tersebut tak berkaitan dengan penetapan Nilai Jual Objek Pajak di pulau reklamasi tersebut. Menurutnya, materi pemeriksaan yang ditanyakan juga tak berkaitan dengan sertifikat maupun Hak Guba Bangunan dalam proyek reklamasi.

“Nggak ada urusannya dengan sertifikat, nggak ada hubungannya dengan berurusan dengan HGB dan nggak ada urusannya dengan NJOP. Ada bangkitan lalinnya nggak itu tugas kami,” kata Andry.

Andri menjelaskan rekomtek andallalin itu baru diterbitkan apabila infrastruktur jalan dan bangkitan lalin di pulau reklamasi sudah ada. Bangkitan lalin yang dimaksud Andry adalah pergerakan dalam satuan kendaraan yang timbul akibat sesuatu aktivitas tataguna lahan

“Yang pasti itu belum ada pembangunan, kalau belum ada pembangunan, belum ada bangkitan lalin, kalau belum berarti belum ada andalalin,” kata Andry.

Polisi mulai mengusut kasus proyek reklamasi lantaran dianggap ada indikasi korupsi dalam penetapan NJOP pulau C dan D sebesar Rp3,1 juta per meter persegi. Penetapan NJOP di dua pulau tersebut berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta pada 23 Agustus 2017.

Nilai NJOP di 2 pulau reklamasi itu ditetapkan melalui penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik. Polisi juga sudah meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Namun, sejauh ini belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

(Suara.com/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR