BPN Sambas akan Terbitkan 12 Ribu Sertifikat Tanah

BPN Sambas akan Terbitkan 12 Ribu Sertifikat Tanah

BERBAGI
Foto : Ilustrasi/net

Sambas, thetanjungpuratimes.com – Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Sambas, Oloan Sitanggang mengungkapkan tahun ini kabupaten Sambas mendapatkan alokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), dengan jumlah 10 ribu persil.

“Kementerian ATR BPN punya program pendaftaran sistematis lengkap ini merupakan bentuk Prona pada tahun sebelumnya. Tetapi ini lebih lengkap, sekarang lebih sistematis,” ujarnya, Kamis (8/2).

Disebutkan dengan PTSL diharapkan semua desa menjadi terdaftar.

“Ini sudah kita laksanakan, untuk tahun 2017 Sambas memperoleh alokasi sebanyak 12 ribu. Kita berhasil menyelesaikan semua itu sesuai dengan target, menjadi sertifikat dan sekarang sedang diterbitkan semuanya,” terangnya.

Ia menyebutkan penyerahan baru akan dilakukan, karena baru diterima oleh BPN Sambas.

“Kemarin baru kita terima alokasi itu dari Kementerian pada bulan Oktober lalu, sehingga kita tinggal menyerahkan langsung ke desa-desa. Jika desa sudah menerima, kita buat berita acara dan untuk,” katanya.

Diungkapkan untuk tahun 2018, kabupaten Sambas kembali mendapatkan alokasi 10 ribu persil dari program PTSL.

“Untuk tahun ini agak menurun karena memang jumlah masyarakat kita yang sudah terdaftar tanahnya makin hari makin sedikit. Itu kita data sesuai dengan permohonan,” ucapnya.

Animo masyarakat untuk mendaftarkan tanah mereka lanjut Oloan sangat besar, terutama dari desa.

“Mudah-mudahan kita bisa laksanakan, karena biayanya ditanggung oleh negara,” katanya.

Dikemukakannya, memang terdapat biaya oleh pemohon. Yang dalam hal ini sebutnya, tidak berkaitan dengan BPN.

“Biaya tersebut sesuai dengan kesepakatan tiga menteri, biaya tersebut tidak berhubungan dengan BPN. Karena menjadi kewenangan pemerintahan desa dalam program PTSL, bahkan biaya tersebut sudah ditentukan,” kata Oloan.

Biaya itu menurutnya, seperti untuk surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh desa atau biaya lainnya yang berhubungan dengan desa.

“Bahkan besaran biaya sesuai kesepakatan tiga menteri meliputi menteri negara Agraria BPN, menteri desa tertinggal dan menteri dalam negeri disepakati untuk Kalbar Rp250 ribu setiap pemohon, dan untuk biaya setiap wilayah memang berbeda-beda,” katanya.

“Untuk Indonesia timur tidak sama dengan Kalbar,” ucapnya.

Oloan menegaskan terkait perbedaan biaya PTSL yang berbeda dari ketentuan tiga menteri di kabupaten Sambas, hal tersebut menurutnya bukan merupakan kewenangan dari BPN.

“Untuk hal ini sudah kewenangan dari pemerintahan desa masing-masing. Atau barangkali jarak tanah yang dimasukkan program tersebut, lokasi nya berbeda. Namun yang itu bukan lagi kewenangan dari BPN. Kalau menyangkut pelaksanaan di desa, kami tidak bisa intervensi. Itu urusan desa secara utuh pemerintahan desa dan masyarakat desa. Ketentuan tiga menteri itulah kita sampaikan dalam sosialisasi mungkin jauhnya lokasi berbeda-beda di desa yang menyebabkannya, pelayanan kita berikan sesuai motto BPN sekarang adalah sudah lebih baik,” tegasnya.

(Gindra/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY