Kasus OTT Kepala BPN Sanggau akan Ditarik ke Polda Kalbar

Kasus OTT Kepala BPN Sanggau akan Ditarik ke Polda Kalbar

BERBAGI
Foto : Barang bukti Operasi Tangkap Tangan/R

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono, membenarkan, Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalbar telah berhasil menangkap tindakan Pungutan Liar (Pungli) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupatan Sanggau berinisial VS, pada Rabu (7/2/2018).

“Polda Kalbar melihat perkembangan. Bisa saja ditarik ke Polda Kalbar. Jadi OTT itu benar. OTT dilakukan oleh tim gabungan Direskrimsus Polda Kalbar dan Polres Sanggau terkait dengan Pungutan Liar (Pungli) oleh oknum Kepala BPN Sanggau,” kata Kepala Kapolda Kalbar, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Kapolda menjelaskan, diduga adanya penyimpangan pada pungutan liar atau pungli pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada penerbitan sertifikat hak atas tanah di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Rabu, 7 Februari 2018 pukul 10.30 WIB di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sanggau yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 8 Kabupaten Sanggau telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

OTT tersebut terhadap Kepala Kantor BPN Sanggau berinisial VS. Pengamanan tersebut dilakukan oleh Subdit III Tipikor Polda Kalbar, Sat Reskrim Polres Sanggau.

“Sesaat setelah menerima uang uang tunai Rp.20 juta dari notaris berinisial YP,” ungkap Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Sebagai pungutan liar di luar ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah RI nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk pengurusan Pengecekan sertifikat/buku tanah; Pemetaan; Pemecahan, Peralihan Hak (Balik Nama); Pendaftaran Hak Tanggungan; Permohonan hak dari masyarakat. Barang bukti uang, yang ditemukan dilaci kerja di ruangan tersangka.

Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono menjelaskan, adapun pelaku meminta uang di luar ketentuan yang berlaku kepada korbannya. Itu mengacu pada Peraturan pemerintah RI nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk memudahkan pengurusan Pengecekan sertifikat/buku tanah; Pemetaan; Pemecahan, Peralihan Hak (Balik Nama); Pendaftaran Hak Tanggungan; Permohonan hak dari masyarakat dan apabila permintaan tidak dipenuhi tersangka dengan berbagai macam alasan : berkas hilang, berkas kurang lengkap, karena sibuk sehingga pengurusan menjadi lambat bahkan tidak dapat selesai/tidak terbit.

Untuk pelaku, dipersangkakan pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1) UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

“Penanganan saat ini masih dilakukan pemeriksaan di ruang Sat Reskrim Polres Sanggau dan selanjutnya akan di bawa ke Mapolda Kalbar,” ujar Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono mengungkapkan, berdasarkan informasi masyarakat, lalu kemudian dilakukan pengembangan informasi pendalaman.

“Informasi masyarakat, kemudian didalami dan ternyata benar,” kata Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono.

Mantan Waka Polda Kepulauan Riau itu kembali menegaskan, dirinya sudah komitmen sejak awal-awal datang di Polda Kalbar, bahwa zero ilegal dan zero tolerance.

“Kita dudukkan segala sesuatunya sesuai dengan on the right track,” tegasnya.

“Bagaimanapun juga, kami bekerja atas nama warga masyarakat. Kami juga ingin membantu masyarakat agar pertumbuhan ekonomi Kalbar meningkat, lantas diikuti pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten dan kota,” lanjut Jenderal dengan Bintang Dua dipundaknya ini.

Mantan Kapolres Kapuas Hulu itu juga menegaskan, kalau hal ini dibiarkan dan masyarakat tidak peduli, maka yang rugi adalah masyarakat. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk perduli.

“Dengan yang begini-begini, yang rugi juga masyarakat kan. Yang ilegal tetap diproses. Yang sudah benar silahkan lanjut on the right track. Kami kawal, jaga dan iringi pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan ekonomi Kalbar,” ujar pria kelahiran Sambas, 2 Maret 1962 itu.

Tak hanya itu, Kapolda berjanji akan melindungi dan memberi jaminan masyarakat yang melapor.

“Namun dengan catatan harus ada bukti. Jangan hanya melapor tanpa alat bukti. Kalau tanpa alat bukti itu namanya fitnah. Setidaknya seperti OTT ini. Informasinya tepat, akurat dan terpercaya, untuk sementara pemeriksaannya di Polres Sanggau karena lokusnya,” jelasnya.

(R/Sukardi/Muh)

TIDAK ADA KOMENTAR