Puluhan Warga Selimbau dan Suhaid Audiensi ke DPRD Kapuas Hulu

Puluhan Warga Selimbau dan Suhaid Audiensi ke DPRD Kapuas Hulu

BERBAGI
Foto: Warga Selimbau dan Suhaid saat Audiensi ke DPRD Kapuas HulYohanes

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Puluhan warga dari kecamatan Selimbau dan Suhaid datangi Kantor DPRD Kapuas Hulu, Jumat (9/2) siang.

Kedatangan mereka ke DRPD adalah untuk melakukan audiensi terkait adanya penindakan hukum pihak dari Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (BBTNBKDS) terhadap sejumlah warga kecamatan Selimbau dan Suhaid karena dituding mengerjakan kayu di wilayah TNDS.

Juru bicara dari masyarakat Selimbau, Johansyah mengungkapkan, penindakan masyarakat yang mengerjakan kayu oleh pihak TNBKDS tersebut sudah membuat masyarakat setempat resah.

Padahal kata Johansyah, kayu yang dikerjakan tersebut untuk kebutuhan sehari hari masyarakat.

“Kami hadir disini, karena di lapangan timbul persoalan,” tegasnya.

Dikatakan Johan, larangan penebangan kayu oleh pihak TNBKDS selama ini tanpa didahuli dengan sosialisasi, terkait tapal batas mana batas yang boleh atau tidak dikerjakan masyarakat, karena masyarakat setempat sudah hidup turun temurun di wilayah itu.

“Kami tidak tahu titik-titik zona mana yang boleh dan tidak dikerjakan, jadi selama ini memang kurang koordinasi. Maka berbuntut penangkapan, karena menurut versi mereka (TNBKDS) mengerjakan kayu di wilayah taman nasional danau sentarum, ungkapnya.

Sampai saat ini kata Johan, sudah 4 warga yang ditangkap oleh Polisi Kehutanan karena dituding mengerjakan kayu diwilayah TNBKDS. Maka Johan mengancam, jika permasalahan tersebut belum juga membuahkan solusi, mereka akan keluar dari zona TNDS.

“Kalau tuntutan kami tidak diakomodir, kita akan maju tingkat provinsi dan pusat,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah menyampaikan, bahwa masyarakat memang masih awam terkait dengan batas zonasi pemanfaatan hutan. Seharusnya pihak terkait mengadakan sosialisasi langsung ke lokasi, sehinggaupaya masyarakat tahu batas pemanfaatan antara yang boleh dikerjakan dan tidak.

Menurut Rajuli, pihak TNBK pernah menyampaikan bahwa mereka siap mendampingi masyarakat ke pusat, dengan membuat usulan sekaligus solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.

“Artinya TNBKDS pernah ada niat baik untuk mendampingi masyarakat langsung ke pusat terkait permasalahan ini. Cuma terkait batas ini masyarakat masih awam, maka masyarakat kita perlu di ayomi,” pintanya.

Terkait masyarakat yang telah ditahan oleh pihak Polhut, Rajuli juga meminta solusi penyelesaian yang baik dari pihak TNBKDS.

Kapolres Kapuas Hulu AKBP. Imam Riyadimengatakan, program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat harus saling terakomodir. Dalam audiensi, masyarakat menginginkan batas dimana mereka harus mengelola lahan. Ini memang harus diketahui masyarakat.

“Adanya TNBKDS pemerintah ingin menjaga dan melestarikan hutan, masyarakat juga ingin hidup berdampingan,” ujar Kapolres.

Kapolres menuturkan, Kapuas Hulu memang menjadi paru paru dunia, masyarakat sudah komitmen menjaga hutan, tapi masih minim menerima manfaatnya. Ini yang harus diperjuangkan.

“Kita semua harus menjaga fungsi fungsi hutan dan mengakomodir masyarakat,” ucapnya.

Kapolres mengharapkan ada batas batas yang jelas diwilayah TNBKDS tersebut, sehingga tidak terjadi benturan antara pemerintah dengan masyarakat.

“Sosialisasi harus ditingkatkan, mari kita sama sama, kami siap. Dengan adanya batas yang jelas tentu akan menjadi solusi,” tegas Kapolres

Perwakilan TNBKDS, Fery AM. Liuw, selaku Kepala Bidang Wilayah II Kedamin, mengatakan audiensi tersebut akan dilaporkan ke pimpinannya.

“Saya hanya bisa menampung dan mencatat hasil pertemuan kita hari ini, dan nanti akan menyampaikannya kepada pimpinan,” ujar Fery.

(Yohanes/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR