Ditahan KPK, Mustafa Minta Pendukung Bersabar

Ditahan KPK, Mustafa Minta Pendukung Bersabar

BERBAGI
Foto : Bupati Lampung Tengah, Mustafa/Humas Pemkab Lampung Tengah-suara.com

Jakarta, thetanjungpuratimes.com – Bupati Lampung Tengah Mustafa yang telah ditahan KPK meminta pendukungnya bersabar akibat tak bisa lagi menjadi Cagub di Pilgub Lampung.

“Saya berharap kepada seluruh pendukung saya di Provinsi Lampung untuk tetap bersabar. Mungkin cobaan ini akan ada hikmahnya. Dan kita terus mendukung upaya-upaya penindakan oleh KPK ke depannya,” kata Mustafa di Gedung KPK, Jumat (16/2).

Soal dugaan suap yang terkait di daerahnya, Mustafa mengaku belum tahu prosesnya.

“Kita belum tahu prosesnya seperti apa dan bagaimana, kita belum tahu,” ujar Mustafa. Politikus NasDem itu pun mengaku akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Mustafa ditahan setelah diperiksa intensif selama 4 jam di kantor KPK. Selain Cabup, KPK juga  menahan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto. Begitu juga Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga. KPK menahan dua tersangka ini selama 20 hari ke depan.

“KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka JNS (J Natalis Sinaga) dan RUS (Rusliyanto) di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (16/2).

KPK menduga adanya suap untuk anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar. Pinjaman daerah rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk mendapatkan pinjaman itu, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI. Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp1 miliar.

Sementara itu, KPK menyoroti besarnya ongkos politik untuk menjadi kepala daerah. Dari hasil kajian KPK dengan LIPI untuk menjadi bupati, sekurang-kurangnya orang itu menyiapkan Rp60 miliar, sedangkan kalau jadi gubernur sekurang-kurangnya Rp100 miliar.

“Besar kan ongkosnya itu,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif .

Temuan ini  sudah disampaikan kepada DPR dan partai politik. Ongkos politik ini berpotensi menimbulkan money politics. Praktik seperti itu perlu dihilangkan untuk memperoleh pimpinan daerah yang mempunyai kapabilitas dan integritas baik.

“Banyak sebenarnya calon yang baik, dia nggak bisa bersaing, diakibatkan oleh kurang uang sehingga nggak bisa terpilih,” ucap Syarif.

KPK pun menyebut saat ini memang berfokus pada fakta tingginya ongkos pilkada. Bahkan KPK juga sudah menggandeng Mabes Polri, dan sebenarnya KPK bekerja sama dengan Mabes Polri.

“Yang kita ingin bahwa pesta demokrasi ini jangan dikotori dengan politik uang,” tutur Syarif.

“Menjadi bupati/wali kota/gubernur, bersainglah dengan baik. Karena Polri dan KPK betul-betul ingin melihat bahwa pesta demokrasi ini berjalan baik agar kita mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas, berintegritas, dan mumpuni,” lanjutnya.

Sementara itu, Mendagri  Tjahjo Kumolo meminta agar kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ke sejumlah calon kepala daerah tidak dikaitkan dengan pilkada serentak 2018. Meski dirinya tidak menampik indikasinya mengenai kontestasi pilkada serentak.

“Jangan dikaitkan dengan pilkada,” tegasnya. Tertangkapnya calon kepala daerah oleh KPK, jelasnya, kembali kepada mental dan pribadi calon tersebut. Pasalnya, mereka yang ditangkap KPK dinilai sudah memahami area rawan korupsi. “Tetapi, mereka tidak mau tahu,” kata Tjahjo.

Statemen Tjahjo ini bukan tanpa alasan. Beberapa waktu belakangan sejumlah calon kepala daerah terkena operasi tangkap tangan oleh KPK. Mereka adalah Calon Gubernur NTT, Marianus Sae, Calon Bupati Subang Imas Aryumningsih dan Calon Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Lampung Tengah.

(Suarakarya.id/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR