Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Masuk 10 Besar Penanganan Laporan Terbaik 2017

Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Masuk 10 Besar Penanganan Laporan Terbaik 2017

BERBAGI
Foto: Agus Priyadi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar saat menerima penghargaan dari pimpinan Ombudsman RI/Istimewa

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, menerima penghargaan dari pimpinan Ombudsman RI sebagai kantor perwakilan ombudsman yang masuk 10 besar penanganan laporan terbaik tahun 2017, pada Senin, (26/2) di Kuningan, Jakarta Selatan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi, menuturkan, penghargaan tersebut, diberikan dalam acara Rapat Kerja Nasional Ombudsman RI yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari – 2 Maret 2018.

“Dalam kurun waktu 2017, Ombudsman Kalbar telah menerima 202 laporan masyarakat dengan dugaan maladministrasi tertinggi yaitu penundaan berlarut. Dari 202 laporan, 176 laporan dinyatakan selesai dan dapat ditutup (case closed),” ujarnya, Selasa (27/2).

Dirinya menerangkan, hal ini meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya 46 persen tingkat penyelesaiannya. Pada tahun 2017, pemerintah daerah masih menjadi penyelenggara negara yang paling banyak dilaporkan, disusul kemudian badan pertanahan nasional dan kepolisian.

“Penghargaan berupa penambahan 1 unit printer bagi kantor perwakilan, merupakan bentuk apresiasi dari kantor Ombudsman pusat kepada Kantor Perwakilan yang berprestasi. Hal ini tidak lepas dari peran dan kerja keras seluruh insan Ombudsman Kalimantan Barat,” tuturnya.

Namun demikian, tahun 2018, Ombudsman Kalbar bertekad untuk meningkatkan prestasi menjadi lebih baik lagi. Mengingat tahun 2017, Ombudsman Kalbar masih berada pada peringkat ke 7, maka tahun 2018 semoga peringkat dapat lebih baik.

“Dari 33 perwakilan Ombudsman di seluruh Indonesia, adapun peringkat 10 terbaik penanganan laporan kantor ombudsman yaitu Bengkulu, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Jambi, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur,” tutupnya.

(R/Sukardi/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR