Polres Kapuas Hulu Tahan 2.635 Kayu Meranti Olahan Tanpa Dokumen

Polres Kapuas Hulu Tahan 2.635 Kayu Meranti Olahan Tanpa Dokumen

BERBAGI
Foto: Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi SIK MH menunjukan kayu meranti olahan yang dibawa oleh satu unit truk/Yohanes

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Polres Kapuas Hulu menahan lima buah truk bermuatan 2.635 kayu olahan jenis Meranti. Kayu milik JS (37) tersebut diangkut tanpa dokumen yang sah, dan hendak dibawa ke Pontianak yang selanjutnya hendak dikirim ke pulau Jawa untuk bahan baku mebel.

Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi SIK MH menuturkan, penangkapan kayu tersebut berawal pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 00.01 WIB, berawal dari kegiatan penyelidik barang-barang ilegal di kecamatan Putussibau Selatan. Penyelidik kemudian mendapati lima truck bermuatan kayu, kemudian dihentikan dan petugas menanyakan dokumen angkutnya.

“JS yang memiliki kayu tersebutpun menunjukkan dokumen yang tidak sah,” papar Kapolres, Kamis (1/3).

Untuk memastikan lebih lanjut terkait dokumen angkut kayu tersebut, Kapolres mengatakan pihaknya akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Saksi ahli juga akan didatangkan untuk memeriksa keabsahan dokumen tersebut.

“Kita butuh keterangan saksi ahli terkait dokumen ini, sementara untuk kehutanan instansinya sudah tidak ada di Kapuas Hulu lagi, sudah di Provinsi Kalbar. Mungkin nanti kita minta dari sana untuk saksi ahlinya,” ujarnya.

Terkait darimana sumber kayu meranti tersebut, Kapolres mengatakan, itu akan disusuri lebih jauh. Sebab perlu dipastikan apakah kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau bukan.

“Dari keterangan JS, kayu tersebut dibelinya dari warga di Seluan kecamatan Putussibau Utara. Kayu tersebut akan dibawa ke Pontianak untuk selanjutnya dikirim ke Jawa, untuk bahan baku mebel. JS ini beli dari warga di jalur Lintas Utara, sudah dibayar Rp80 jutaan,” paparnya.

Dalam kasus ini JS diancam pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat 1 huruf b atau Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Acaman pidana 1 hingga 5 tahun dan denda dari Rp 500 juta hingga Rp2,5 Miliar.

(Yohanes/Faisal)

TIDAK ADA KOMENTAR