BPJS Kesehatan Sinergikan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha di Kalbar

BPJS Kesehatan Sinergikan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha di Kalbar

BERBAGI
Kajati Kalbar, Deputi BPJS Kesehatan Bakalbalam, Deputi BPJS Ketenagakerjaan Wil Kalimantan, Disnakertrans Kalbar saat menandatangani komitmen sinergi pengawasan kepatuhan program jaminan/stimewa
Foto bersama : Kajati Kalbar, Deputi BPJS Kesehatan Bakalbalam, Deputi BPJS Ketenagakerjaan Wil Kalimantan, Disnakertrans Kalbar saat menandatangani komitmen sinergi pengawasan kepatuhan program jaminan/Istimewa

Pontianak, thetanjungpuratimes.com-BPJS Kesehatan gelar kegiatan sinergi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha dalam rangka mengoptimalkan cakupan semesta program jaminan sosial nasional.

Selain itu kegiatan tersebut juga dimaksudkan demi tercapainya hubungan kemitraan dan komunikasi yang baik antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, BPJS Kesehatan Kedeputian wilayah Banten, Kalimantan Barat, dan Lampung serta BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan.

Turut dilaksanakan juga penandatangan komitmen oleh tiga instansi tersebut dalam melakukan sinergi dan upaya bersama dalam mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada badan usaha untuk wilayah propinsi Kalbar.

Deputi Direksi Wilayah Bakalbalam Benjamin Saut mengatakan “Kegiatan ini adalah wujud implementasi tentang adanya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dimana setiap instansi dapat berperan aktif dalam peningkatan cakupan kepesertaan sampai dengan universal coverage”.

Adapun poin dari komitmen ini antara lain pertukaran data dan informasi, penyusunan RKPT terpadu, sosialisasi bersama program jaminan sosial, sampai bersama-sama melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha serta pembayaran iuran dalam program jaminan sosial di wilayah Kalbar.

Penandatangan Komitmen disaksikan langsung oleh Kepala Kajati Kalbar serta Subdit Pengawasan Norma Jamsostek, Direktorat Pengawasan Jamsostek Ditjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Sugiyono, dalam sambutannya beliau mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan ini, sebagai Penegak Hukum, katanya Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik didalam mapun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. “Harapannya kegiatan ini tidak hanya sampai disini, akan tetapi harus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan komitmen yang telah disepakati hari ini” katanya.

Pada tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan kepatuhan oleh petugas pemeriksa BPJS Kesehatan, dimana dari jumlah total RKPT se-Kedeputian Wilayah Bakalbalam sejumlah 473 RKPT dan yang patuh sebanyak 421 BU (89%) dengan rincian yang patuh terhadap pendaftaran BU sebanyak 93 BU (62%), patuh terhadap penyampaian data BU sebanyak 224 BU (76%), patuh terhadap pembayaran iuran sebanyak 104 BU (69 %). Kemudian untuk  proses penindakan lebih lanjut sebanyak 23 BU yang diserahkan ke Kejaksaan dan hasilnya 100 % patuh.(R/Kur)

TIDAK ADA KOMENTAR