HMI Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM di Bundaran Digulis Pontianak, Ini Tuntutannya

HMI Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM di Bundaran Digulis Pontianak, Ini Tuntutannya

BERBAGI

Pontianak, thetanjungpuratimes.com-
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fisip Untan dan Komisariat Tarbiyah IAIN Pontianak menggelar aksi damai menolak kenaikan BBM di Bundaran Digulis Pontianak, pada Jumat
(13/4/2018).

Ketua Umum HMI Komisariat Fisip Untan, Abdul Muiz mengatakan, latar belakang dilaksanakannya aksi ini karena melihat kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, juga tidak adanya publikasi terhadap masyarakat terkait kenaikan BBM jenis pertalite.

“Hal yang lain membuat kami aksi yaitu kelangkaan premium yang terjadi di setiap wilayah yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak dan sekitarnya yang membuat masyarakat resah, tentu ini menjadi pertanyaan besar kenapa premium ini bisa langka di setiap SPBU yang ada,” ujarnya.

Abdul Muiz menyampaikan, langkah yang akan dilakukan selanjutnya adalah akan melakukan audiensi ke PT Pertamina Cabang Pontianak dengan mempertanyakan kelangkaan premium ini.

Formatur HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Pontianak, Uci Wulandari, menyampaikan
aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian HMI terhadap rakyat, terlebih rakyat yang ekonominya menengah ke bawah.

“Masyarakat tersedu menghadapi harga BBM yang kian meningkat. 200 rupiah pun sangat berharga bagi kami, juga bagi mereka yang mendapatkan uang dengan susah payah memeras keringat dan tenaga,” ujarnya.

Uci menuturkan, kenaikan BBM ini berimbas kepada perempuan, khususnya ibu rumah tangga, karena kenaikan harga BBM pun merambat pada naiknya harga sembako dan domestik.

“Jadi kaum hawa pun merasa terbebani akan hal ini. Seharusnya, pemerintah mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Jadi dari masyarakat pun tidak berasumsi buruk terhadap pemerintah,” tegasnya.

Dalam aksi ini, terdapat beberapa poin tuntutan, pertama menolak kenaikan BBM jenis pertalite dan menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga BBM, kedua menuntut pemerintah untuk menstabilkan distribusi jenis premium, ketiga menuntut komitmen pemerintah terhadap cadangan minyak Nasional, keempat mengembalikan regulasi terkait subsidi BBM, kelima pemerintah harus mengambil alih kebijakan kenaikan BBM.

(Sukardi)

TIDAK ADA KOMENTAR