Warga Audiensi Ngamuk Kantor DPRD Kapuas Hulu Rusak

Warga Audiensi Ngamuk Kantor DPRD Kapuas Hulu Rusak

BERBAGI
Empat Ribuan Warga Dari Delapan Kecamatan Melakukan Aksi Audiensi di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Selasa (24/4/yohanes

Kapuas Hulu, Thetanjungpuratimes.com– Audiensi terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di DPRD Kapuas Hulu, Selasa (24/4) ricuh. Empat ribuan warga dari delapan kecamatan yang mengadiri audiesi tersebut mengamuk dan melempar batu ke arah petugas kepolisian yang berjaga disekitar gedung. Akibatnya Gedung Legislatif tersebut pun rusak pada bagian depan dan pos penjagaan.

Aparat kepolisian yang berjaga mencoba mengendalikan masa dengan mengerahkan water cannon dan menembakan gas air mata.

Kericuhan menyebabkan beberapa korban luka, baik dari aparat dan juga warga. Salah seorang anggota kepolisian sempat menjadi bulan bulanan masa, sementara seorang warga sipil lainnya menggalami luka di kepala lantaran terkena peluru gas air mata. Tiga massa audiensi tersebut juga sempat ditahan aparat, namu dilepaskan.

Kericuhan mereda setelah Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah dan Anggotannya, bersama 30 perwakilan warga audiensi serta Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi SIK MH selesai melakukan pertemuan. Dari pertemuan tersebut ada tiga poin solusi sementara yang dihasilkan.

Adapun tiga poin solusi tersebut, pertama, masyarakat penambang emas dapat melakukan pertambangan seperti biasa. Kedua, tidak akan dirazia selama proses perizinan diurus. Ketiga, DPRD mewadahi terkait masalah petambangan emas masyarakat hingga ke tingkat Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Pusat (untuk dijadikan wilayah pertambangan rakyat).

Koordinator Audiensi, M Dahar menuturkan, masa yang hadir ada 4000 an pada audiensi tersebut. Keseluruhan dari Putussibau Selatan, Kalis, Mentebah, Bunut Hulu, Jongkong, Pengkadan, Boyan Tanjung, Silat Hilir.

Tujuan audiensi tersebut sebetunya untuk minta difasilitasi DPRD, supaya aspirasi masyarakat delapan kecamatan yang berpenghasilan emas dapat di dengar. “Dengan adanya penertiban emas dari kepolisian itu membuat masyarakat resah, sementara masyarakat hanya mengantungkan hidup pada emas,” ujarnya.

Permasalahan emas ini membuat warga ingin dicarikan solusi oleh Pemda, DPRD dan aparat. Adapun yang keluar saat ini itu hanya sementara, tidak bisa melangkahi hukum.

“Namun selanjutnya akan ada pembentukan tim untuk membantu warga mengurus perizinan pertambangan rakyat. Sebab pertambangan sudah jadi kewenangan Pemprov Kalbar dan Pusat,” tutur Dahar.

Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah menegaskan, solusi sementara tersebut diberikan agar warga dapat beraktifitas seperti biasa, sambil pihaknya berkoordinasi dengan Pemda Kapuas Hulu terkait penyelesaian masalah peti. “Kami dari komisi c akan koordinasikan hal ini ke pemda, kemudian kami akan bentuk entah itu tim atau pansus di dewan untuk hal ini,” ujarnya.

Tiga poin solusi tersebut, memang yang pertama agar warga dapat melakukan aktifitasnya. Kemudian yang kedua agar terkait pertambangan ini aparat mengedepankan pendekatakan preemtif. “Lalu poin terakhir itu kami berusaha agar membantu proses perizinan sejau yang kami bisa, agar lokasi tambang yang ada ini jadi pertambangan masyarakat,” ujarnya.

Merut Rajuli, memang proses agak berat terkait perizinan emas, kemungkinan ada wilayah pertambangan itu dalam kawasan hutan. Sebab Kapuas Hulu wilayahnya banyak konservasi.

Ketua DPRD Kapuas Hulu menyayangkan ada warga yang terluka dan fasilitas gedung yang rusak. Sebab sebetulnya tujuan audiensi adalah cari solusi terbaik.

Namun Ketua DPRD berharap selesai dari audiensi tidak ada yang dendam. Baik itu dari masyarakat dan aparat. “Kejadian ini memang membuat hati panas, tapi setelah ini kami berharap semua pihak dingin kembali pikiran dan hatinya. Jangan ada dendam,” tuturnya.

Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi mengatakan, terkait peti memang upaya melegalkannya harus diakomodir oleh semua pihak terkait. Sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi terus menerus seperti tahun yang sudah-sudah. “Supaya konservasi dan kebutuhan masyarakat sama-sama terakomodir,” tegasnya.

Hal terpenting lainnya, seperti yang disampaikan oleh Bupati juga, agar peti itu tidak jadi pencarian utama. Edukasi tersebut sudah berjalan namun harus dimaksimalkan bersama.

Untuk kebijakan solusi dari DPRD pada masyarakat petambang emas. Itu adalah sah-sah saja, tapi itu bukan melegalkan. “Dari kami tetap melihat situasi dulu,” ujarnya.

Terkait penindakan Peti, Kepolisian tidak ada tebang pilih. Memang ada 8 penangkapan yang sudah dilakukan. “Tapi dalam penegakan hukum ini kami juga lihat kebutuhan masyarakat, kami tidak saklek meneggakannya begitu saja,” ujar Kapolres.

Sehubungan dengan ada petugas yang luka dan warga yang luka dari kegiatan audiensi teraebut, Kapolres mengatakan itu memang resiko dari prosedur pengamanan dan tugas. Terkait ada anggota yang luka itu juga durelakan. “Kami tidak ada dendam-dendam ini selesai,” tuntasnya.

(yohanes/adi)

TIDAK ADA KOMENTAR