Cari Solusi Masalah PETI, Polres Kapuas Hulu Gelar FGD

Cari Solusi Masalah PETI, Polres Kapuas Hulu Gelar FGD

BERBAGI
Foto: Polres Kapuas Hulu Menampilkan Pernyataan Kapolda Kalbar Tentang PETI Kepada Undangan FGD di Mapolres Kapuas Hulu, Senin (30/4)/yohanes

Kapuas Hulu, thetanjungpuratimes.com – Pasca aksi audiensi masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang sempat anarkis di Gedung DPRD Kapuas Hulu beberapa waktu lalu, Polres Kapuas Hulu berusaha memberi pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya PETI. Sebagai upaya memberi pemahaman tersebut, Polres Kapuas Hulu menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Mapolres Kapuas Hulu, Senin (30/4).

FGD menghadirkan narasumber Ahli lingkungan dari Untan Pontianak, Dr. Nasiatun, S.H, M.Hum, Kabid wil II BBTNBKDS, Fery Ari Mozes Liuw, S.Hut, M.Sc, Kabid Mineral dan Batu Bara dinas ESDM Ir Sigit Nugroho Wahyu Jatmiko, Kepala BPN H. Handoyo Pramono, Kepala Bidang Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan non Perijinan wilayah II DDMPTSP Provinsi Kalbar ibu Dayang Yuli Samsiah, SIP, MPP.

Selain itu hadir Asisten III Setda Kapuas Hulu, Muhammad Yusuf, Ketua DPRD beserta anggota, Wadir Krimsus Polda Kalbar AKBP Samsu Bair, SIK serta seluruh Camat dan Kades se-Kabupaten Kapuas Hulu, Tomas, Toda, Toga, Todat serta tamu undangan lainnya yang berjumlah sekitar 200 orang.

Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi SIK menyatakan, konflik internasional memang didominasi sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari konflik di timur tengah, yakni masalah minyak. Lalu di kawasan laut cina selatan, terkait kekayaan lautnya. “Kapuas Hulu juga punya kekayaan alam luar biasa. Kekayaan tersebut harus dimanfaatkan sebaiknya-baikanya,” tutur Kapolres.

Status konservasi harus beri kemakmuran dan sejahterakan masyarakat. Dari dulu nenek moyang andalkan keayaan alam untuk sumber kehidupan. “Dulu nenek moyang kita manual dalam mendulang emas di sungai, sekarang sudah ada yang mekanis (menggunakan air raksa),” ujarnya.

Disisi lain, masyarakat banyak juga gunakan sungai sebagai sumber kehidupan. Ini tentu harus diakomodir juga. “Kalau kita sama-sama komitmen, jaga lungkungan dan pertambangan dilakukan prosedural maka tidak akan ada masalah (PETI) seperti ini,” tegas Kapolres.

Untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat maka dihadirkan sejumlah narasumber berkompeten dalam FGD. Sehingga dapat membuka wawasan terkait pertambangan emas serta efek baik buruknya. “Kami hadirkan para narasumber untuk solusi masyarakat,” tuturnya.

Asisten III Setda Kapuas Hulu, H. M Yusuf menyatakan bahwa pertambangan rakyat memang dirinya lumayan paham. “Sedikit banyak saya tahu tentang pertambangan, karena lima tahun terakhir saya di Lingkungan Hidup (LH),” ujarnya.

Menurut Yusuf, sejak jaman belanda sudah ada pertambangan emas di Kapuas Hulu. Bahkan di Kapuas Hulu sudah ada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) akan tetapi wilayah itu tidak ada potensi pertambangannya (emas). “Maka masyarakat pindah-pindah menambang sehingga perizinan sulit diberikan oleh Pemerintah, itu terjadi waktu kewenangan pertambangan masih di kabupaten,” ujarnya.

WPR hendaknya jangan diberikan pada lokasi yang tidak ada potensi. Kalau demikian masyarakat akan terus berpindah-pindah menambangnya.

“Masyarakat yang berkerja menambang itu serba sulit, mereka sebetulnya tidak banyak dapat untung, orang yang banyak untung itu cukongnya maka mereka mampu modalkan untuk beli mesin dan sebagainya untuk PETI,” ujar Yusuf.

Waktu di LH, lanjutnya, sudah dilakukan sampeling terhadap sungai Embau yang mengalir ke Jongkong dan sungai Bunut yang mengalir ke Nanga Bunut. Kondisinya susah (tidak layak) untuk mandi dan minum. “Setiap marak PETI, kualitas air akan menurun. Itu pernah diuji laboratorium, karena di LH dulu ada labnya,” tegas Yusuf.

Kemudian di sungai Kapuas di Putussibau juga sudah ada kontaminasi merkuri. “Lima tahun lalu sudah diuji cuma tidak di ekspos waktu itu, yang dilakukan pemerintah dan aparat adalah mencegah pertambangan emas di hulu kapuas,” ujarnya.

Tentang pertambangan dan kehutanan sekarang sudah jadi wewenang di provinsi. Seiring perpindahan kewenangan itu, belakangan terakhir PETI makin marak. Kalau itu tidak di tindak oleh Aparat akan susah mengembalikan ekosistem yang rusak kedepannya.  “Polisi dalam hal ini hanya menegakkan Undang-undang atau aturan, demi kebaikan masyarakat,” tegasnya.

(yohanes/ikur)

 

TIDAK ADA KOMENTAR