Pilkada dan Kepentingan Perempuan

Pilkada dan Kepentingan Perempuan

BERBAGI
Yuki Reri Istanovinda Kader HMI Fisip Untan

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Memasuki tahun 2018 yang disebut banyak kalangan merupakan tahun politik menjadi tantangan sekaligus peluang besar, terutama bagi kaum perempuan. Betapa tidak, pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Juni 2018 mendatang akan dilaksanakan di 171 daerah pemilihan yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Jika kesempatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perempuan, maka bukan tidak mungkin perempuan dapat berkompetisi secara positif dengan laki-laki dibidang politik dan terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah karena perempuan juga mempunyai kedudukan yang sama didalam pemerintahan sebagaimana yang dijamin oleh UUD tahun 1945.

Keprihatinan terhadap kondisi kaum perempuan dalam memperjuangkan dan memenuhi hak-hak perempuan, tidaklah luput dari anggapan bahwa kondisi perempuan di Indonesia sangatlah tidak seimbang dalam hal pemenuhan aspirasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah laki-laki yang duduk dikursi parlemen untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah publik yang mana tentunya mereka kurang peka terhadap kondisi dari perempuan Indonesia tersebut yang sebenarnya amat krusial. Sehingga hal ini membuat perempuan Indonesia kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal kebijakan.

Selain itu perhatian terhadap kehadiran kaum perempuan di dalam panggung politik, diwarnai paling sedikit oleh dua pandangan. Pertama, berkaitan dengan masalah keadilan. Tergambar dengan jelas bahwa sisa-sisa ketidaksamaan derajat antara pria dan wanita yang merupakan warisan dari masa kolonialisme telah menjangkiti masyarakat Indonesia. Usaha untuk menghilangkan ketimpangan yang didasarkan pada jenis kelamin ini secara umum diartikan sebagai peningkatan keikutsertaan perempuan di segala bidang kegiatan, termasuk kesempatan untuk menduduki jabatan politik maupun administrasi pemerintahan. Pandangan kedua yang berkaitan dengan masalah yang secara umum dapat disebut “efektivitas”. Seharusnya suatu Negara tidak menyia-nyiakan bakat dan potensi kaum perempuan bagi usaha untuk menciptakan suatu pemerintahan, dan mengembangkan suatu system administrasi dan perekonomian yang mampu bersaing.

Menurut Ann Philips (1995) menghadirkan representasi identitas perempuan secara kuantitas akan mendorong keadilan dan kesetaraan serta mendorong hadirnya kepentingan perempuan, juga membuat perempuan dapat mengakses sumber daya untuk kebaikan seluruh masyarakat.
Membicarakan perumusan kepentingan perempuan, ia hadir melalui pengalaman dan fakta empirik berupa diskriminasi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Berbagai permasalahan tersebut kemudian didorong menjadi wacana atau isu yang akan menjadi diskursus publik yang bisa disuarakan oleh gerakan perempuan.

Gerakan perempuan sebagai aktor representasi politik non-elektoral bersama partai politik dan anggota DPR perempuan di parlemen membutuhkan sinergi dalam menghadirkan dan mewujudkan kepentingan di tataran legislasi dan penganggaran. Tujuannya tentu saja untuk mendesakkan agenda pembahasan regulasi dan anggaran yang dapat menghasilkan aturan yang memberi daya, memiliki keberpihakan, serta menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.

Perempuan tidak hanya berperan sebagai Ibu yang mengurus rumah tangga, namun juga kaum Ibu yang melek akan fakta kekinian di masyarakat disertai dengan kesadaran penuh sebagai pencetak generasi unggul di masa yang akan datang.

Bila ditilik sejarahnya lahir dari suatu gerakan politik perempuan, lewat Kongres Perempuan- mestinya juga bisa menjadi momentum yang lebih menyadarkan peranan kaum Ibu dan para perempuan muda zaman now agar terus bergerak dan terpanggil untuk terus mengikuti konstelasi perpolitikan yang ada serta kemudian mampu mengaruskan opini yang benar, melawan segala narasi jahat yang meracuni pemikiran generasi kedepan. Para Ibu dan perempuan yang tidak tinggal Diam ketika melihat kemunkaran dengan nyata dipertontonkan didepannya, yang mempunyai militansi yang kuat terhadap pembentengan generasi.

Kegigihan dan kejelasan visi politik harus dimiliki oleh seorang perempuan hari ini. Perempuan bukan hanya sibuk dalam urusan sumur, dapur, dan kasur, melainkan secara luas mampu menjadi penyetir masa depan yang ada lewat perannya, mampu mewarnai lingkungan dengan corak pemikirannya.

Menawarkan model peran keberhasilan politisi perempuan menurut prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan, mengidentifikasi kepentingan-kepentingan khusus perempuan dan menekankan adanya perbedaan hubungan perempuan dengan politik sekaligus menunjukkan kehadirannya dalam meningkatkan kualitas perpolitikan.

Politik di negeri ini tampaknya masih belum ramah perempuan dan belum didasari pada kesamaan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka tidaklah elok apabila suara perempuan dan gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak nya sebagai warga negara seperti halnya kelompok lain yang dianggap tersubordinasi (lansia, anak-anak dan difabel) dibungkam tanpa pernah diberi kesempatan. Perempuan dalam perhelatan pemilu/pilkada pada akhirnya sering kali hanya dijadikan pelengkap, pendulang suara dan dimobilisasi untuk memenangkan salah satu calon/elite politik tanpa mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan atau isu-isu spesifik perempuan itu sendiri. Keterwakilan perempuan dalam politik sesungguhnya bukan hanya persoalan pencarian kekuasaan semata, namun merupakan pengakuan politik bahwa tidak hanya laki-laki yang memiliki kepentingan politik, melainkan juga perempuan. Memang tidak ada yang menjamin jika perempuan di parlemen atau menjadi kepala daerah akan lebih memperjuangkan isu-isu perempuan itu sendiri, dikarenakan konteks keterwakilan di parlemen substasinya berbicara mewakili konstituen tampak pengecualian (perempuan maupun laki-laki). Meski demikian tetap muncul harapan, bahwa kehadiran perempuan sebagai kepala daerah sesungguhnya akan melengkapi cara pandang kaum laki-laki yang tentunya memiliki perspektif berbeda dalam memahami dan menyelesaikan persoalan bangsa.

Penulis: Yuki Reri Istanovinda
*Kader HMI Fisip Untan

TIDAK ADA KOMENTAR