BI: Pertumbuhan Ekonomi 2018 Tak Bisa Capai 5.3 Persen

BI: Pertumbuhan Ekonomi 2018 Tak Bisa Capai 5.3 Persen

BERBAGI
Foto: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (Kiri) dan mantan Gubernur BI Agus Martowardojo (Kanan) sedang bersalaman. (Suara.com/Dian Kusumo Hapsari)

Thetanjungpuratimes.com – Gubernur baru Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini belum bisa mencapai 5.3 persen. Pasalnya, masih ada sejumlah faktor yang belum bisa mencapai target pertumbuhan tersebut.

Perry memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5,2 persen.

“Memang kita mau lebih tinggi, tapi ada beberapa aspek ekonomi domestik yang belum bisa mendorong sampai 5.3-5.4 persen. Namun 5.2 persen itu cukup baik,” kata Perry di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Namun, Perry tidak menjelaskan lebih rinci aspek ekonomi domestik apa saja yang dimaksudnya. Namun berkaca pada capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2018, konsumsi rumah tangga dan jumlah ekspor memang masih berpotensi untuk dapat ditingkatkan.

Selain memprediksi pertumbuhan ekonomi, Perry juga turut memperkirakan inflasi Indonesia bakal mencapai 3.6 persen pada tahun ini. Padahal menurut target, inflasi pada tahun ini akan terus diupayakan agar berada di kisaran 3 hingga 3.5 persen.

“Untuk inflasi intinya juga hanya 3.2 persen. Stabilitas moneter dapat tetap terjaga dan malah terkendali,” ucap Perry.

Perry yang selalu mengampanyekan kebijakan moneter propertumbuhan dan prostabilitas itu, menekankan di sisa tahun BI tetap akan mengedepankan kebijakan moneter untuk memelihara stabilitas perekonomian. Namun, BI tidak akan mengabaikan jika terdapat kesempatan bagi Bank Sentral untuk menyesuaikan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Satu instrumen kebijakan moneter kami akan otoritaskan untuk jaga stabilitas. Tapi kami ada empat instrumen untuk pro pertumbuhan (pro-growth),” ujarnya.

Empat instrumen tersebut adalah, pertama, relaksasi kebijakan makro prudensial, yang didalamnya adalah kebijakan untuk relaksasi di bidang pembiayaan perumahan. Kemudian, kedua kebijakan makroprudensial untuk mempercepat pendalaman pasar keuangan.

“Pendalaman pasar keuangan ini termasuk untuk menerbitkan instrumen pembiayaan infrastruktur,” ujarnya.

Ketiga, kebijakan sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi digital nasional.

Selanjutnya, keempat untuk memperkuat akselerasi keuangan dan ekonomi syariah, termasuk membangun industri produk halal, dan pengembangan riset edukasi dan kampanye ekonomi syariah.

(Suara.com/Sukardi)

TIDAK ADA KOMENTAR