KI Kalbar Adakan Rakor dan Sosialiasi Monev Bagi Perguruan Tinggi Se-Kalbar

KI Kalbar Adakan Rakor dan Sosialiasi Monev Bagi Perguruan Tinggi Se-Kalbar

BERBAGI
Foto: Suasana Rakor dan Sosialisasi Monev bagi Perguruan Tinggi se-Kalimantan Barat di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Barat/ist

Pontianak, thetanjungpuratimes.com– Komisi Informai Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar) melaksanakan Rapat Koordinasi Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/Self Assessment Questionaire (QSA) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018, bertempat di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Kamis (07/06).

Kegiatan hari ini ditujukan bagi badan publik kategori Perguruan Tinggi, Akademi, dan Sekolah Tinggi se-Kalimantan Barat. Hadir memenuhi undangan KI Kalbar dari Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, IKIP PGRI Pontianak, Akademi Manajemen Bumi Sebaloh Bengkayang, STIE Mulia Singkawang, Akper Bethesda Serukam, STKIP Kabupaten Melawi, STKIP Kota Singkawang, Polteq Pontianak, STIE Widya Dharma Pontianak, STIK Muhammadiyah Pontianak, IAIN Pontianak, ASMI Widya Dharma Pontianak, STIM Sthanti Bhuana Bengkayang, Stikes Yarsi Pontianak, dan Universitas Panca Bhakti Pontianak.

Ketua KI kalbar, Rospita Vici Paulyn, menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Monev Badan Publik Tahun 2018 adalah untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik; serta menilai kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan kewajiban mengumumkan dan menyediakan Informasi Publik serta melayani permohonan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

“Tahapan kegiatan ini mulai dari pengiriman kuesioner sampai pada visitasi Badan Publik, dilaksanakan pada periode Juni – September 2018, dimana Badan Publik diberikan kesempatan selama kurang lebih 2 (dua) bulan untuk membenahi sistem dokumentasi dan informasi di Badan Publiknya masing-masing. Badan Publik wajib mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh KI Kalbar”, ujar Vici.

Sementara Wakil Ketua KI Kalbar, Abang Amirullah, dalam melakukan penjelasan dokumen QSA menyatakan bahwa Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2018 dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu: Mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP, Pasal 11 Perki SLIP; Menyediakan Informasi Publik sesuai Pasal 11, 14, dan 15UU KIP, Pasal 13 Perki SLIP; Pelayanan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 7 dan 12 UU KIP serta  Pasal 4, 8, dan 9 Perki SLIP; dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai Pasal 13 UU KIP, Pasal 7 Perki SLIP.

Kehadiran para pimpinan/wakil/utusan Perguruan Tinggi, Akademi, dan Sekolah Tinggi se-Kalimantan Barat dalam Rapat Koordinasi Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/Self Assessment Questionaire (QSA) diharapkan menjadi salah satu bentuk komitmen dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan  Perguruan Tinggi/Akademi/Sekolah Tinggi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

(komisiinformasi/adi)

TIDAK ADA KOMENTAR