Bawaslu Harus Fair dalam Menyeleksi Calon Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Harus Fair dalam Menyeleksi Calon Bawaslu Kabupaten/Kota

BERBAGI
Foto: Bambang Sudarmono, Ketua Panwascam Sungai Raya, Kubu Raya/ Istimewa

Thetanjungpuratimes.com– Seleksi Panwaslu kabupaten/kota Se-Kalbar hampir rampung. Sekarang sudah memasuki tahapan Fit and propertest ( FP ). Pada tahapan ini menurut saya sangat penting masyarakat memberikan tanggapan terhadap seluruh calon yang memasuki tahapan FP. Karena tanggapan masyarakat tersebut setidaknya bisa menjadi refrensi bagi bawaslu untuk memutuskan siapa yang paling layak untuk lolos menjadi bawaslu kabupaten/kota untuk lima tahun kedepan.

Menariknya peserta yang lolos pada tahap FP ini boleh dikatakan semua yang inkamben ( exesting ) dinyatakan lolos dan berhak untuk mengikuti FP di bawaslu. Berangkat dari itu semua saya ingin memberikan pandangan dan  syukur –syukur bisa di baca oleh para pimpinan bawaslu pusat yang nantinya akan memutuskan siapa yang lolos dan ditetapkan sebagai komisioner bawaslu untuk 5 tahun mendatang.

Menurut saya untuk calon yang inkamben ( exesting ) sistem penilainya melalui evaluasi secara konperhensif dengan pendekatan ada reawad and punishmant. Artinya bawaslu pusat harus fear mengakui bagaimana kinerja calon bawaslu yang inkamben. Jika memang dianggap tidak berhasil dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah di tiap-tiap kab/kota maka menurut saya jangan sungkan untuk memberikan punismant berupa tidak diloloskan untuk menjadiu komisioner bawaslu kab/kota 5 tahun kedepan. Begitu juga sebaliknya jika bawaslu menganggap calon bawaslu jalur inkamben dianggap berhasil dalam melakukan pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah yang lalu maka bawaslu juga harus berani fear untuk memberikan reawad dengan cara meloloskan untuk menjadi komisioner bawaslu untuk 5 tahun kedepan. Menurut saya sangat fear jika bawaslu pusat memberikan penilaian demikian. Jangan sampai pada sleksi pada tahap FP mengunakan pendekatan medsos yaitu dengan pendekatan like and dislike, kalau demikian saya pikir bawaslu pusat tidak fear dan profesional.

Menurut saya minimal ada tiga indikator yang bisa di gunakan oleh bawaslu pusat dalam memberikan penilaian terhadap calon bawaslu kab/kota jalur inkamben ( exesting ) yaitu:

  1. Integritas para komisioner
  2. Kinerja pengawasan
  3. Managemen organisasi dan pengelolaan anggaran

Indikator pertama bersifat harga mati bagi setiap penyelenggara yaitu integritas, nah bawaslu pusat bisa menilai apakah calon bawaslu jalun inkamben ada terindikasi tidak netral maka tidak ada toleransi baginya langsung saja di stabilo merah, namun jika sepanjang penyelenggaraan pilkada kemaren integritas mereka terjaga maka jangan ragu juga untuk meloloskan mereka. Indikator kedua sangat penting untuk mengukur seberapa layak orang tersebut di loloskan. Jika kinerja pengawasannya bagus dan cepat dan tepat maka jangan ragu juga untuk memberinya reawad, begitu juga sebaliknya jika kinerja pengawasnya dianggap lamban dan buruk maka jangan ragu juga untuk memberinya punishmant dengan langsung memberikan stabilo merah. Indikator ketiga menjadi sangat penting karena terkait soal menegeman organisasi dan pengelolaan keuangan. Karena jika para pimpinan panwaslu kabupaten tidak bisa menegemannya maka akan menyumbat proses kerja pengawasan di setiap jajarannya. Karena aspek ini resistensinya sangat tinggi karena menyangkut soal mengakomodir semua kepentingan disetiap jajaran pengawasan sehingga dapat berjalan sesuai arahan atasan jika pimpinan panwaslu tidak jeli melihat maka yang terjadi konflik interes di tubuh organisasi panwaslu. Nah dengan tiga kaca mata penilainya diatas saya pikir layak untuk menjadi pertimbangan dalam menilai layak atau tidaknya calon bawaslu kab/kota jalur inkamben di loloskan.

Sebagai contoh panwaslu yang saya anggap berhasil dalam melakukan pengawasan terhadap pilkada 2018 adalah panwaslu kabupaten kubu raya. Mengapa saya katakan berhasil karena walaupun isu dan penilainnya kabupaten kubu raya masuk dalam kategori wilayah rawan pilkada no 1 di kalimantan barat namun alhamdulillah hingga selesai pilkada 2018 di kubu raya tetap aman dan damai. Kemudian soal integritas penyelenggaranya tidak ada selentingan dari masyarakat bahwa panwaslu tidak netral dan sebagainya, kemudian soal managemen organisasi dan pengelolaan keuangan sangat kompak dan baik. Terbukti seluruh jajaran panwaslu sampai yang paling bawa dalam melaksanakan tugas pengawasan sangat solid sehingga semua intruksi pengawasan berjalan lancar dan dapat saling mengcover satu sama lain. Itu menandakan pimpinan panwaslu kabupaten kubu raya mampu menegemen organisasi dengan baik dan ini perlu di apresiasi oleh semua pihak, begitu juga bawaslu pusat.

Untuk itu saya meminta kepada bawaslu pusat harus fear dalam menyeleksi calon bawaslu kab/kota untuk 5 tahun mendatang dengan pendekatan reawad and punishmant bagi jalur inkamben agar, organisasi bawaslu kedepannya bisa menjadi lembaga yang kuat dan profesional sehingga pemilu 2019 mendatang bisa berjalan dengan aman, tertib dan berkeadilan serta berkepastian hukum.

Penulis : Bambang Sudarmono, Ketua Panwascam Sungai Raya, Kubu Raya.

TIDAK ADA KOMENTAR