Komisi Tiga DPR RI bekerja sama dengan FH Untan Bahas RUU MK

Komisi Tiga DPR RI bekerja sama dengan FH Untan Bahas RUU MK

BERBAGI

Pontianak, thetanjungpuratimes.com- Komisi Tiga DPR RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas tanjungpura (Untan) dan Kanwil Kemenkumham Kalbar menggelar diskusi terkait pembahasan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi (13/9/2018).

Pada diskusi ini hadir para praktisi dan akademisi  hukum Untan, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Panca Bakti Pontianak serta Anggota Peradi Kalbar.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik mengatakan, Diskusi ini dilakukan dalam rangka menerima masukan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) atas revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

“ RUU Mahkamah Konstitusi ini kami rasakan harus banyak dilakukan perbaikan, banyak perkembangan dalam RUU MK ini yang merupakan jawaban atas pengalaman selama 15  tahun praktek di Mahkamah Konstitusi”, ujar Erma di Aula Gedung Magister Fakultas Hukum Untan, Kamis (13/9/2018).

Erma selaku Ketua Panja RUU MK menjelaskan penting penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara penjaga konstitusi serta penyempurnaan terkait tugas dan fungsi MK

“Kita tau banyak kritikan terhadap Mahkamah Konstitusi maupun hukum acaranya, misalnya bagai mana cara mengatur kode etik hakim yang tidak ada di undang-undangnya MK sekarang, hanya dibuat melalui peraturan MK yang sekarang, secara tata krama hukum itu letaknya dibawah undang-undang dan itu sulit di angkat”, ujar Politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Pengamat Hukum Tata Negara Untan, Turiman Fathurrahman Nur, SH, mengutarakan, pentingnya masukkan dari berbagai pihak dalam perancangan RUU MK agar dipilih hakim MK yang mempunyai jiwa negarawan.

“Saya memberikan prolog bahwa MK ini bukan hidup di ruang hampa, tapi hidup di antara manusia artinya dalam hal ini Hakim Mahkamah Konstitusi, Ujung dari pembahasan ini kita ingin mendapatkan hakim berjiwa negarawan”, ucap Turiman.

Kalimantan Barat tepatnya di Untan menjadi tempat pertama yang memberikan masukan terkait RUU MK, selanjutnya Komisi Tiga DPR RI akan menerima masukan dari akademisi dan praktisi hukum di Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat.

(Agus)

TIDAK ADA KOMENTAR