Kominfo Bersama Untan Gelar Hari Hak Untuk Tahu 2018

Kominfo Bersama Untan Gelar Hari Hak Untuk Tahu 2018

BERBAGI

Pontianak, thetanjungpuratimes.com– Hari Hak untuk Tahu atau `Right to Know Day` yang diperingati secara internasional pada 28 September bertujuan untuk mendorong badan publik lebih terbuka sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih baik.

Kominfo Bekerjasama Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar Hari Hak Untuk Tahu 2018 berlangsung di Auditorium Untan Pontianak, pada 27 sampai 28 September 2018, yang dirangkai dengan berbagai agenda menarik yakni Seminar Keterbukaan Informasi Publik, Lomba Poster Digital, Lomba Orasi, Lomba Cuitan Informasi Publik, Lomba Video Pendek, Lomba Selfie dan pameran.

Pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner Kominfo Pusat Romanus Ndau, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Selamatta Sembiring, PPID Utama Provinsi Kalbar Fahrul Amri SE, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalbar Drs. Alfian, Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BPKHM) Untan Dra. Rien Pantekostani, M.Si, serta para mahasiswa dari berbagai kampus di Pontianak.

Dalam sambutannya, Dra. Rien Pantekostani mengatakan, Pemerintah tentunya akan memenuhi Hari Hak Untuk Tahu yang merupakan menjamin kewarganegaraan untuk mendapatkan informasi publik, melalui peringatan ini tentunya keterbukaan dan memudahkan akses informasi publik untuk bertanya dan mendapatkan informasi.

“Keterbukaan atas setiap informasi publik diharapkan dapat membuat masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengevaluasi setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar demokrasi yang dipakai oleh banyak media massa dalam menyebarkan berita dan informasi,” ujarnya.

Dra. Rien Pantekostani menambahkan, kebebasan publik untuk mendapatkan akses informasi dari penyelenggara negara serta kebebasan ini termasuk menyuarakan kritik kepada penyelenggara negara. Kebebasan untuk melakukan kritik terhadap penyelenggara negara harus dilandasi oleh data  dan fakta serta ditambahkan solusi yang bisa dilakukan.

“Apa yang akan dilakukan oleh badan publik, perlu dibagikan melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Saat ini Universitas Tanjungpura (Untan) sudah menyediakan PPID dan web Lapor  (www.lapor.go.id) serta Unit Layanan Terpadu,” pungkasnya.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

(Sukardi)

 

TIDAK ADA KOMENTAR