1.732 Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri Dipulangkan ke Kalbar

1.732 Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri Dipulangkan ke Kalbar

BERBAGI

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Sebagai salah satu daerah perbatasan di Indonesia yang menghubungkan dengan negara tetangga khususnya Malaysia dan Brunei Darussalam, beragam persoalan atau kejahatan lintas negara patut diwaspadai salah satunya kejahatan perdagangan manusia. Imbas dari kejahatan perdagangan manusia atau tindak pidana penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini yaitu banyaknya WNI atau Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah dipulangkan dari negara tetangga khususnya Malaysia.

Kepala BP3TKI Pontianak, Maruji Manulang, SE, M.Si, mengatakan, berdasarkan pendataan dan fasilitasi yang dilakukan oleh BP3TKI Pontianak melalui unit kerjanya di perbatasan yaitu P4TKI Entikong bahwa sepanjang tahun 2018 ini pemerintah Malaysia khususnya wilayah negara bagian Sarawak mendeportasi sebanyak 1.381 orang melalui pintu perbatasan PLBN Entikong. Dari data 1.381 orang tersebut sebanyak 636 orang atau sekitar 46 % merupakan warga Kalimantan Barat dan sisanya sebanyak 745 orang atau sekitar 43,9 % berasal dari luar Kalimantan Barat, bila dibandingkan dengan tahun 2017 triwulan tiga sebanyak 1902 orang, berarti ada penurunan sekitar 27 persen atau 521 orang.

“Pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah lainnya baik itu yang berasal dari Kalimantan Barat maupun yang berasal dari luar Kalimantan Barat ada juga karena Repatriasi dari Perwakilan RI yang tercatat sebanyak 139 orang, Sakit sebanyak 6 orang, Depresi sebanyak 1 orang, Meninggal Dunia sebanyak 109 orang, Terlantar sebanyak 29 orang dan Pencegahan sebanyak 67 orang. Sehingga total Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah dipulangkan sebanyak 1.732 orang,” ujarnya.

Terkait dengan masih tingginya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah setiap tahun,  Maruji Manulang berharap hal ini harus mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait sehingga ke depan bisa diminimalisir jumlah WNI yang dideportasi.

“Kami berharap kepada pemerintah daerah asal Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah untuk bersama-sama meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat ke daerah kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia seperti di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya serta kabupaten di wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia,” harapnya.

Selanjutnya untuk mengurangi penempatan CPMI/PMI Non Prosedural, BP3TKI Pontianak juga bekerja sama dengan jajaran Kepolisian untuk menanggulanginya. Selama kurun waktu Januari hingga September 2018, jumlah CPMI/PMI Non Prosedural yang berhasil dicegah oleh BP3TKI Pontianak dan POLDA Kalbar sebanyak 67 orang. Terjadi peningkatan sebanyak 47 CPMI Non Prosedural yang berhasil dicegah bila dibandingkan triwulan tiga 2017 yang sebanyak 20 orang.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat khususnya yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur yang berlaku. Hubungi BP3TKI Pontianak, P4TKI Sambas atau P4TKI Entikong dan Disnaker setempat untuk mendapatkan informasi yang benar tentang prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia dan PPTKIS yang resmi dan boleh memberangkatkan TKI ke luar negeri,” tutup Maruji Manulang.

(Sukardi)

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR